Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019 - hai sahabat masih tetap membahas perihal perangkat desa di lingkungan postingan terbaru di awal januari 2019. Di kesempatan kali ini admin akan memperlihatkan contoh latihan soal perangkat desa perihal pemerintahan desa dan kunci tanggapan terbaru 2019.
Soal pemerintahan desa memanglah kategori unik yang tidak akan diujikan untuk seleksi penerimaan pegawai di manapun tempatnya, kecuali yang berkaitan dengan desa (Ujian Perangkat desa, sekretaris desa, pendamping, dll).
Biasanya untuk ujian seleksi semacam itu diharapkan macam - macam kategori soal ibarat TWK (tes wawasan kebangsaan) dengan mapel Pendidikan Kewarganegaraan, psikotes, TPA, Tes Kompetensi Dasar, dan sewajarnya saja.
Pemerintahan Desa? Untuk Apa?
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan penyelenggara Pemerintahan Desa adalah kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Organisasi paling kecil tapi kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mengakibatkan seseorang yang turut andil di dalamnya harus kompeten dan sesuai. Maka dari itu dilakukan proses seleksi yang memungkinkan terciptanya individu yang bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai perangkat desa.
Maka dari itulah tujuan soal ini dibuat. Untuk membantu sahabat yang akan ikut seleksi penerimaan perangkat desa di wilayahnya. Semoga membantu.
Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019
Langsung aja sih ya. Di postingan ini selain memperlihatkan latihan soal perangkat desa : pemerintahan desa terbaru 2019 dalam bentuk soal online, admin juga akan memperlihatkan soal dalam bentuk PDF yang bisa sahabat download secara gratis yang terletak di bab bawah artikel. Akan tetapi untuk di copy paste tidak diperbolehkan, terutama untuk di posting ulang di blog.
Baiklah, berikut ini adalah Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019. Selamat mengerjakan...
Yapp, dan ini file PDF-nya. Silahkan di download terlebih dahulu, bila memungkinkan eksklusif di print out saja..
1. Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) yakni planning acara pembangunan Desa untuk jangka waktu :
a. 3 Tahun
b. 4 Tahun
c. 5 Tahun
d. 6 Tahun
Jawaban : D
2. Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) yakni klasifikasi dari planning pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu :
a. 4 Tahun
b. 3 Tahun
c. 2 Tahun
d. 1 Tahun
Jawaban : D
3. Dana Desa (DD) yakni dana yang diperoleh Desa bersumber dari :
a. Anggaran Kecamatan
b. Anggaran Kabupaten
c. Anggaran Provinsi
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jawaban : D
4. Alokasi dana Desa (ADD) yakni :
a. Dana yang dibagikan secara merata
b. Dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
c. Dana yang diterima dari Kecamatan
d. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
Jawaban : D
5. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa yakni unsur staf :
a. Kepala Seksi di Desa
b. Kepala Urusan di Desa
c. Kepala Dusun di Desa
d. Sekretariat Desa
Jawaban : D
6. Dalam pengelolaan keuangan Desa dikenal adanya tahun anggaran,tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu :
a. 4 Tahun
b. 3 Tahun
c. 1 Tahun
d. 2 Tahun
Jawaban : C
7. Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup dibawah ini, kecuali :
a. Keuangan Desa
b. Pendapatan Desa
c. Perhitungan Penerimaan Desa
d. APBDes
Jawaban : C
8. Keuangan Desa yakni semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan :
a. Kerja Perangkat Desa menarik pajak
b. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
c. Uang dan barang yang berafiliasi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
d. Iuaran pembangunan dari setiap warga masyarakat
Jawaban : C
9. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa berapa tahun :
a. 3 Tahun
b. 2 Tahun
c. 1 Tahun
d. 4 Tahun
Jawaban : C
10. Dalam pengelolaan keuangan Desa Sekretaris Desa mempunyai kiprah sebagai :
a. Pengawas
b. Penyeleksi
c. Koordinator
d. Pembelanja
Jawaban : C
11. Peraturan Desa yang wajib dievaluasi Bupati melalui Camat; kecuali :
a. Perdes APBDES.
b. Perdes Tata Ruangdan Wilayah.
c. Perdes SOTK.
d. Perdes BUMDES.
Jawaban : C
12. Penentuan Skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diatur dalam :
a. Permendesa no 5 Tahun 2016.
b. Permendagri no 46 Tahun 2016.
c. Permendesa no 22 Tahun 2016.
d. Permendagri no 22 Tahun 2016.
Jawaban : c
13. Dalam pasal 4 ayat 5 perbup no 5 Tahun 2017, yang dimaksud unsur staf secretariat desa dalah :
a. Kasi Pemerintah.
b. Kasi Kesejahteraan.
c. Kasi Pelayanan.
d. Kaur Keuangan.
Jawaban : D
14. Fungsi Sekretaris desa, kecuali :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
b. Pelaksanaan urusan umum.
c. Pelaksanaan urusan keuangan.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan.
Jawaban : A
15. SOTK Pemerintahan Desa ditetapkan dengan :
a. Perdes.
b. Perbup.
c. Perda.
d. Permendagri.
Jawaban : A
16. Jenis desa berdasarkan pasal 6 Undang-undang No.6.Tahun 2014 yaitu :
a. Desa.
b. Desa adat.
c. Desa dan desa adat.
d. Kelurahan.
Jawaban : C
17. Jumlah penduduk yang menjad instruksi pembentukandesa di pulau jawa sesuai UU No 6 tahun 2014.
a. Paling sedikit 6000 jiwaatau 1200 KK.
b. Paling sedikit 5000 jiwaatau 1000 KK.
c. Paling sedikit 3000 jiwaatau 600 KK.
d. Paling sedikit 2000 jiwaatau 400 KK.
Jawaban : A
18. Tata urutan perundang-undangan yang benar :
a. Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945 - Perpres – UU.
b. Undang-Undang Dasar 1945 – Pancasila – UU - Perpres.
c. Pancasila – Undang-Undang Dasar 1945 – UU – Perpres.
d. Undang-Undang Dasar 45 – UU – Pancasila–Perpres.
Jawaban : B
19. Yang bukan termasuk jenis peraturan di desa :
a. Peraturan desa.
b. Peraturan antar desa.
c. Peraturan Kepala desa.
d. Peraturan bersama kepala desa.
Jawaban : B
20. Undang – undang no 6 tahun 2014 mengamanatkan “bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri” disebut:
a. Azas rekognisi.
b. Azas Subsidiaritas.
c. Azas pelimpahan.
d. Azas penugasan.
Jawaban : B
21. Kepala Dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu :
a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi Pemerintahan
c. Kepala Desa
d. Kepala Urusan Umum
Jawaban : C
22. Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan oleh:
A. Kepala desa
B. Camat
C. POLRI
D. Bawasda
Jawaban : C
23. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa ............................
a. RSU
b. Puskesmas
c. PKD
d. Poliklinik
Jawaban : C
24. Jumlah desa di Kabupaten Kendal ada :
a. 250 desa.
b. 255 desa.
c. 266 desa
d. 267 desa.
Jawaban : C
25. Yang mempengaruhi jumlah penduduk di Kabupaten Kendal yakni sebagai berikut ,kecuali :
a. Kelahiran
b. Kematian
c. Perceraian
d. Pindah penduduk.
Jawaban : D
26. Akte kelahiran dikeluarkan oleh;
a. Kantor Akte Notaris.
b. Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Kantor Catatan Sipil.
Jawaban : C
27. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kendal:
a. 45 orang.
b. 50 orang.
c. 55 orang.
d. 60 orang.
Jawaban : A
28. Upaya yang dilakukan Panitia Pilkade suntuk mendapat bakal calon dari penduduk desa setempat di sebut :
a. Kampanye.
b. Kompetisi.
c. Penyaringan.
d. Penjaringan.
Jawaban : A
29. Jika luas wilayah Kecamatan Rowosari 5.318 Ha, maka dalam kilometer persegi luasnya menjadi :
a. 5318 km²
b. 531,8 km²
c. 53,18 km²
d. 5.318 km²
Jawaban : C
30. Seandainya dalam peta, jarak Kecamatan Rowosari .ke Ibu Kota Kabupaten Kendal yakni 8,4 Cm, Jika skala 1 : 100.000 maka jarak bergotong-royong yakni :
a. 0,84 km
b. 8,4 km
c. 84 km
d. 0,084 km.
Jawaban : D
31. Berikut ini merupakan kewenangan desa, kecuali :
a. Kewenangan berdasarkan haka salusul
b. Kewenangan local berskala desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa
d. Kewenangan membentuk desa
Jawaban : C
32. Penjabaran dari Visi dan Misi kepala desa tertuang dalamdokumen ….
a. APBDES
b. RPJMDES
c. RKPDES
d. DURKP
Jawaban : B
33. Berikut ini yang bukan merupakan forum desa yakni ….
a. LPMD
b. PKK
c. BPD
d. RT/RW
Jawaban : A
34. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertindak sebagai ….
a. Penanggungjawab pengelolaan keuangan desa
b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
c. Petugas pengelolaan keuangan desa
d. Pengguna pengelolaan keuangan desa
Jawaban : B
35. SILPA merupakan istilah untuk ….
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
b. Sisa lebih pengguna ananggaran
c. Sisa lebih pengeluaran anggaran
d. Sisa lebih pemasukan anggaran
Jawaban : A
36. Desa sanggup dikenai hukuman penundaan penyaluran Dana Desa apabila terdapat SILPA melebihi ….
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %
d. 40 %
Jawaban : C
37. Perubahan APBDES sanggup dilakukan …
a. 1 kali dalamsetahun
b. 2 kali dalamsetahun
c. 3 kali dalamsetahun
d. 4 kali dalamsetahun
Jawaban : A
38. LPPD final tahun dibentuk kepala desa paling lambat bulan….
a. Desember
b. Januari
c. Pebruari
d. Maret
Jawaban : B
39. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang diserahkan kepada BPD disebut ….
a. LPPD
b. LKPPD
c. LKPJ
d. LPJ
Jawaban : B
40. BPD berhak untuk …. atas LPPD yang disampaikan kepala desa
a. Menolak
b. Menyetujui
c. Memberi catatan
d. Membiarkan
Jawaban : C
41. Tugas Sekretaris desa yakni :
a. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan Pemerintahan desa.
b. Mewakili Kepala Desa dalam pelayanan masayarakat.
c. Memimpin rapat desa.
d. Membantu Kepala Desa yang tidak mampu.
Jawaban : A
42. BPD sebagai kawan Pemerintahan Desa , kata BPD akronim dari :
a. Badan Perwakilan Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa.
c. Badan Pemerintahan Desa.
d. Badan Pembangunan Desa.
Jawaban : B
43. PERDES diumumkan oleh :
a. Sekretaris BPD
b. Sekretaris Desa.
c. Kepala Desa
d. Ketua BPD.
Jawaban : C
44. LKPPD dalam penyelenggaraaan pemerintah Desa dalah akronim dari
a. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Laporan Kerja PenyelenggaraanPemerintahan Desa.
d. Laporan Keadaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jawaban : A
45. Dokumen hasil musrenbang desa yakni :
a. RKPD.
b. APBDES.
c. RPTK.
d. DPA.
Jawaban : A
46. Musdes untuk menyepakati hal-hal yang besifat Strategis di selenggarakan oleh :
a. Pemerintahan desa.
b. BPD
c. LPMD
d. KADES.
Jawaban : B
47. APBDES ditetapkan oleh :
a. Kades dengan persetujuan LPMD.
b. Kades dengan persetujuan BPD.
c. Sekdes dengan persetujuan BPD.
d. Kades dengan persetujuan Sekdes.
Jawaban : B
48. Faktor yang mempengaruhi jumlah Kepala dusun dalam SOTK desa gres mencakup jumlah penduduk, luas wilayahan, IKG.Kepanjangan dari IKG yaitu :
a. Indeks Kesukaran Geografis.
b. Indeks Keadaan Gunung.
c. Indeks Kesulitan Geografis.
d. IndeksKemudahanGeografis.
Jawaban : C
49. Klasifikasi di desa yang menjadi dasar perhitungan jumlah kaur dan kasi, kecuali :
a. Swadaya.
b. Swakarsa.
c. Swakarya.
d. Swasembada.
Jawaban : C
50. Jika Kepala desa berhalangan sementara, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh:
a. Pjs.
b. PJ.
c. Plh.
d. Plt.
Jawaban : A
51. Yang termasuk gaya kepemimpinan yakni ….
a. Otoriter
b. demokratis
c. kharismatik
d. semua benar
Jawaban : D
52. Berikut ini merupakan prosedur pengambilan keputusan musyawarah kecuali ….
a. Musyawarah mufakat
b. Suara terbanyak
c. Kehendak pemimpin
d. Aklamasi
Jawaban : C
53. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan perwujudan pengamalan Pancasilasila ke ….
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
Jawaban : D
54. Negara Indonesia menganut system pemerintahan….
a. Parlementer
b. Presidensil
c. Liberal
d. Monarki Jawaban : B
55. Masa jabatan kepala desa yakni 6 tahun dan sanggup dipilih kembali, ketentuan tersebut diatur dalam ….
a. UU no 6 tahun 2014
b. UU no 7 tahun 2014
c. UU no 6 tahun 2015
d. UU no 7 tahun 2015 Jawaban : A
56. Perangkat desa terdiri dari :...
a. Wakil kepala desa, Sekretaris dan kepalaurusan beserta beberapa staf
b. Wakil kepala desa, sekretaris desa ,dan pelaksana desa
c. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis
d. Sekretarisdesa, kepala urusan desa, dan staf
Jawaban : C
57. Fungsi-fungsi kepemimpinana dalah sebagai berikut kecuali….
a. Fungsi perencanaan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pelaksana
d. Fungsi memberi motivasi
Jawaban : C
58. Yang merupakan prinsip kepemimpinana dalah….
a. Sabar, efektif dan efisien
b. Memahami bawahan
c. Tingkah laris sederhana
d. Loyal
Jawaban : A
59. Berikut ini yang bukan merupakan syarat dasar untuk menjadi pemimpin dalah ….
a. Watak yang baik
b. Intelejensi tinggi
c. Mempunyai kekayaan
d. Kesiapan lahir dan batin
Jawaban : C
60. Sikap sukarela dan merupakan panggilanakan kiprah dan tanggung jawab disebut….
a. Kesediaan kerja
b. Kesadaran kerja
c. Disiplin kerja
d. Keteraturan kerja
Jawaban : B
61.Pengaturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berasaskan dibawah ini, kecuali :
a. Kewilayahan
b. Partisipasi
c. Pemberdayaan
d. Kesetaraan
Jawaban : A
62. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan azas dibawah ini, kecuali :
a. Pendapatan orisinil Desa
b. Kepastian Hukum
c. Keterbukaan
d. Profesionalitas
Jawaban : A
63. Perangkat Desa terdiri dari dibawah ini, kecuali :
a. Pelaksana Kesukuan
b. Pelaksana Kewilayahan
c. Pelaksana Teknis
d. Pelaksana Sekretaris Desa
Jawaban : A
64. Musyawarah Desa diselenggarakan paling kurang :
a. Sekali dalam setahun
b. Dua kali dalam setahun
c. Tiga kali dalam setahun
d. Empat kali dalam setahun
Jawaban : A
65. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan :
a. Ketokohan warga
b. Keterwakilan Wilayah
c. Keterpandangan warga
d. Kepribadian warga
Jawaban : B
66. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sanggup dipilih untuk masa keanggotan paling banyak :
a. 4 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
b. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
c. 2 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
d. 1 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Jawaban : B
67. Usia anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yakni :
a. Paling rendah 21 Tahun / sudah menikah
b. Paling rendah 20 Tahun / sudah menikah
c. Paling rendah 19 Tahun / sudah menikah
d. Paling rendah 18 Tahun / sudah menikah
Jawaban : B
68. Jenis Peraturan di Desa (Perdes) terdiri atas tersebut dibawah ini :
a. Peraturan Kepala Desa
b. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
c. Peraturan bersama Kepala Desa
d. Peraturan Desa
Jawaban : B
69. Rancangan Peraturan Desa (RPD) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapat penilaian dari :
a. Kepala Desa dan BPD
b. Bupati
c. Camat
d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Jawaban : B
70. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa yakni :
a. Kepala Desa (Kades) dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
b. Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah desa.
c. Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
d. Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
Jawaban : C
71. Apa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa yakni :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawaban : C
72. APBDesa yakni akronim dari :
a. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa
b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa
Jawaban : C
73. Peraturan Desa dibentuk oleh :
a. Sekretaris Desa bersama LPM
b. Kepala Desa bersama LPM
c. Kepala Desa bersama BPD
d. Sekretaris Desa bersama BPD
Jawaban : C
74. Masa jabatan Kepala Desa berlangsung selama :
a. 5 Tahun
b. 4 Tahun
c. 7 Tahun
d. 6 Tahun
Jawaban : D
75. Masa Jabatan Perangkat Desa yakni :
a. Setinggi – tingginya 58 Tahun
b. Setinggi – tingginya 55 Tahun
c. Setinggi – tingginya 57 Tahun
d. Setinggi – tingginya 60 Tahun
Jawaban : D
76. Setelah habis masa jabatannya, seorang Kepala Desa sanggup diangkat kembali melalui pemilihan untuk :
a. Empat kali masa Jabatan
b. Satu kali masa Jabatan
c. Tiga kali masa Jabatan
b. Dua kali masa Jabatan
Jawaban : D
77. Kepala Desa diberhentikan alasannya hal-hal dibawah ini, kecuali :
a. Berakhir masa Jabatannya.
b. Meninggal dunia.
c. Melakukan tindak pidana.
d. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.
Jawaban : D
78. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Perangkat Desa harus bertanggung jawab kepada :
a. Kepala Desa dan BPD
b. BPD
c. Camat
b. Kepala Desa
Jawaban : D
79. Perangkat Desa tidak boleh melaksanakan tindakan dibawah ini, kecuali :
a. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat.
b. Menjadi pengurus Partai Politik
c. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan anggota Lembaga Desa.
b. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum
Jawaban : A
80. Perangkat Desa diberhentikan alasannya hal-hal di bawah ini, kecuali :
a. Melakukan jalan sehat
b. Berakhir masa Jabatannya
c. Meninggal dunia
d. Melakukan tindak pidana.
Jawaban : A
81. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada dibawah ini, kecuali :
a. Dana derma yang mengikat
b. Pemerintah Desa
c. Swadaya Masyarakat
b. Dana-Dana lainnya yang sah
Jawaban : A
82. Pembentukan panitia - panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan :
a. Keputusan Kepala Desa
b. Peraturan Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan BPD
Jawaban : A
83. Perangkat Desa bertugas :
a. Membantu Kepala Desa dalam memungut PBB dan mengurus tanah bengkok.
b. Membantu kiprah dan kewenangan Kepala Desa
c. Melaksanakan manajemen Desa dan mengolah tanah bengkok.
b. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM.
Jawaban : B
84. UU yang mengatur perihal Desa adalah:
a. UU No 2 Tahun 2014 Tentang Desa
b. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
c. UU No 4 Tahun 2014 Tentang Desa
d. UU No 8 Tahun 2014 Tentang Desa
Jawaban : B
85. Masa kerja Perangkat Desa terhitung semenjak :
a. Pendaftaran Seleksi
b. Pengangkatan/Pelantikan
c. Melengkapi syarat-syarat
b. Mengikuti tes atau ujian seleksi
Jawaban : B
86. Pendapatan Perangkat Desa berasal dari bawah ini, kecuali :
a. Menerima SILTAP/PTAPD setiap bulan
b. Menerima bab komisi dari Proyek Desa
c. Menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDes
d. Penerimaan lain yang sah
Jawaban : B
87. Sanksi manajemen bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan dibawah ini, kecuali :
a. Teguran tertulis
b. Melakukan kerja sukarela
c. Teguran mulut
d. Pemberhentian sementara
Jawaban : B
88. Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar :
a. 60 %
b. 55 %
c. 75 %
d. 40 %
Jawaban : C
89. Yang menjadi pemimpin Para Kepala Urusan di Desa yakni :
a. Kepala Desa
b. Camat
c. Sekretaris Desa
d. Ketua BPD
Jawaban : C
90. Yang menjadi unsur pembantu dan pelaksana kiprah operasional Para Kepala Seksi yakni :
a. Sekretaris Desa
b. Camat
c. Kepala Desa
d. Ketua BPD
Jawaban : C
Demikian artikel tentang Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019. Semoga bermanfaat, dan sahabat bisa mengerjakannya serta bisa lolos seleksi perangkat desa tahun 2019. Amin..
Yapp, dan ini file PDF-nya. Silahkan di download terlebih dahulu, bila memungkinkan eksklusif di print out saja..
Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019 pdf, DOWNLOAD
1. Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) yakni planning acara pembangunan Desa untuk jangka waktu :
a. 3 Tahun
b. 4 Tahun
c. 5 Tahun
d. 6 Tahun
Jawaban : D
2. Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) yakni klasifikasi dari planning pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu :
a. 4 Tahun
b. 3 Tahun
c. 2 Tahun
d. 1 Tahun
Jawaban : D
3. Dana Desa (DD) yakni dana yang diperoleh Desa bersumber dari :
a. Anggaran Kecamatan
b. Anggaran Kabupaten
c. Anggaran Provinsi
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jawaban : D
4. Alokasi dana Desa (ADD) yakni :
a. Dana yang dibagikan secara merata
b. Dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
c. Dana yang diterima dari Kecamatan
d. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
Jawaban : D
5. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa yakni unsur staf :
a. Kepala Seksi di Desa
b. Kepala Urusan di Desa
c. Kepala Dusun di Desa
d. Sekretariat Desa
Jawaban : D
6. Dalam pengelolaan keuangan Desa dikenal adanya tahun anggaran,tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu :
a. 4 Tahun
b. 3 Tahun
c. 1 Tahun
d. 2 Tahun
Jawaban : C
7. Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup dibawah ini, kecuali :
a. Keuangan Desa
b. Pendapatan Desa
c. Perhitungan Penerimaan Desa
d. APBDes
Jawaban : C
8. Keuangan Desa yakni semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan :
a. Kerja Perangkat Desa menarik pajak
b. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
c. Uang dan barang yang berafiliasi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
d. Iuaran pembangunan dari setiap warga masyarakat
Jawaban : C
9. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa berapa tahun :
a. 3 Tahun
b. 2 Tahun
c. 1 Tahun
d. 4 Tahun
Jawaban : C
10. Dalam pengelolaan keuangan Desa Sekretaris Desa mempunyai kiprah sebagai :
a. Pengawas
b. Penyeleksi
c. Koordinator
d. Pembelanja
Jawaban : C
11. Peraturan Desa yang wajib dievaluasi Bupati melalui Camat; kecuali :
a. Perdes APBDES.
b. Perdes Tata Ruangdan Wilayah.
c. Perdes SOTK.
d. Perdes BUMDES.
Jawaban : C
12. Penentuan Skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diatur dalam :
a. Permendesa no 5 Tahun 2016.
b. Permendagri no 46 Tahun 2016.
c. Permendesa no 22 Tahun 2016.
d. Permendagri no 22 Tahun 2016.
Jawaban : c
13. Dalam pasal 4 ayat 5 perbup no 5 Tahun 2017, yang dimaksud unsur staf secretariat desa dalah :
a. Kasi Pemerintah.
b. Kasi Kesejahteraan.
c. Kasi Pelayanan.
d. Kaur Keuangan.
Jawaban : D
14. Fungsi Sekretaris desa, kecuali :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
b. Pelaksanaan urusan umum.
c. Pelaksanaan urusan keuangan.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan.
Jawaban : A
15. SOTK Pemerintahan Desa ditetapkan dengan :
a. Perdes.
b. Perbup.
c. Perda.
d. Permendagri.
Jawaban : A
16. Jenis desa berdasarkan pasal 6 Undang-undang No.6.Tahun 2014 yaitu :
a. Desa.
b. Desa adat.
c. Desa dan desa adat.
d. Kelurahan.
Jawaban : C
17. Jumlah penduduk yang menjad instruksi pembentukandesa di pulau jawa sesuai UU No 6 tahun 2014.
a. Paling sedikit 6000 jiwaatau 1200 KK.
b. Paling sedikit 5000 jiwaatau 1000 KK.
c. Paling sedikit 3000 jiwaatau 600 KK.
d. Paling sedikit 2000 jiwaatau 400 KK.
Jawaban : A
18. Tata urutan perundang-undangan yang benar :
a. Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945 - Perpres – UU.
b. Undang-Undang Dasar 1945 – Pancasila – UU - Perpres.
c. Pancasila – Undang-Undang Dasar 1945 – UU – Perpres.
d. Undang-Undang Dasar 45 – UU – Pancasila–Perpres.
Jawaban : B
19. Yang bukan termasuk jenis peraturan di desa :
a. Peraturan desa.
b. Peraturan antar desa.
c. Peraturan Kepala desa.
d. Peraturan bersama kepala desa.
Jawaban : B
20. Undang – undang no 6 tahun 2014 mengamanatkan “bahwa desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri” disebut:
a. Azas rekognisi.
b. Azas Subsidiaritas.
c. Azas pelimpahan.
d. Azas penugasan.
Jawaban : B
21. Kepala Dusun merupakan satuan kiprah kewilayahan yang membantu :
a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi Pemerintahan
c. Kepala Desa
d. Kepala Urusan Umum
Jawaban : C
22. Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan oleh:
A. Kepala desa
B. Camat
C. POLRI
D. Bawasda
Jawaban : C
23. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa ............................
a. RSU
b. Puskesmas
c. PKD
d. Poliklinik
Jawaban : C
24. Jumlah desa di Kabupaten Kendal ada :
a. 250 desa.
b. 255 desa.
c. 266 desa
d. 267 desa.
Jawaban : C
25. Yang mempengaruhi jumlah penduduk di Kabupaten Kendal yakni sebagai berikut ,kecuali :
a. Kelahiran
b. Kematian
c. Perceraian
d. Pindah penduduk.
Jawaban : D
26. Akte kelahiran dikeluarkan oleh;
a. Kantor Akte Notaris.
b. Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Kantor Catatan Sipil.
Jawaban : C
27. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kendal:
a. 45 orang.
b. 50 orang.
c. 55 orang.
d. 60 orang.
Jawaban : A
28. Upaya yang dilakukan Panitia Pilkade suntuk mendapat bakal calon dari penduduk desa setempat di sebut :
a. Kampanye.
b. Kompetisi.
c. Penyaringan.
d. Penjaringan.
Jawaban : A
29. Jika luas wilayah Kecamatan Rowosari 5.318 Ha, maka dalam kilometer persegi luasnya menjadi :
a. 5318 km²
b. 531,8 km²
c. 53,18 km²
d. 5.318 km²
Jawaban : C
30. Seandainya dalam peta, jarak Kecamatan Rowosari .ke Ibu Kota Kabupaten Kendal yakni 8,4 Cm, Jika skala 1 : 100.000 maka jarak bergotong-royong yakni :
a. 0,84 km
b. 8,4 km
c. 84 km
d. 0,084 km.
Jawaban : D
31. Berikut ini merupakan kewenangan desa, kecuali :
a. Kewenangan berdasarkan haka salusul
b. Kewenangan local berskala desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah desa
d. Kewenangan membentuk desa
Jawaban : C
32. Penjabaran dari Visi dan Misi kepala desa tertuang dalamdokumen ….
a. APBDES
b. RPJMDES
c. RKPDES
d. DURKP
Jawaban : B
33. Berikut ini yang bukan merupakan forum desa yakni ….
a. LPMD
b. PKK
c. BPD
d. RT/RW
Jawaban : A
34. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertindak sebagai ….
a. Penanggungjawab pengelolaan keuangan desa
b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
c. Petugas pengelolaan keuangan desa
d. Pengguna pengelolaan keuangan desa
Jawaban : B
35. SILPA merupakan istilah untuk ….
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
b. Sisa lebih pengguna ananggaran
c. Sisa lebih pengeluaran anggaran
d. Sisa lebih pemasukan anggaran
Jawaban : A
36. Desa sanggup dikenai hukuman penundaan penyaluran Dana Desa apabila terdapat SILPA melebihi ….
a. 10 %
b. 20 %
c. 30 %
d. 40 %
Jawaban : C
37. Perubahan APBDES sanggup dilakukan …
a. 1 kali dalamsetahun
b. 2 kali dalamsetahun
c. 3 kali dalamsetahun
d. 4 kali dalamsetahun
Jawaban : A
38. LPPD final tahun dibentuk kepala desa paling lambat bulan….
a. Desember
b. Januari
c. Pebruari
d. Maret
Jawaban : B
39. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang diserahkan kepada BPD disebut ….
a. LPPD
b. LKPPD
c. LKPJ
d. LPJ
Jawaban : B
40. BPD berhak untuk …. atas LPPD yang disampaikan kepala desa
a. Menolak
b. Menyetujui
c. Memberi catatan
d. Membiarkan
Jawaban : C
41. Tugas Sekretaris desa yakni :
a. Membantu Kades dalam bidang manajemen desa dan Pemerintahan desa.
b. Mewakili Kepala Desa dalam pelayanan masayarakat.
c. Memimpin rapat desa.
d. Membantu Kepala Desa yang tidak mampu.
Jawaban : A
42. BPD sebagai kawan Pemerintahan Desa , kata BPD akronim dari :
a. Badan Perwakilan Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa.
c. Badan Pemerintahan Desa.
d. Badan Pembangunan Desa.
Jawaban : B
43. PERDES diumumkan oleh :
a. Sekretaris BPD
b. Sekretaris Desa.
c. Kepala Desa
d. Ketua BPD.
Jawaban : C
44. LKPPD dalam penyelenggaraaan pemerintah Desa dalah akronim dari
a. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Laporan Kerja PenyelenggaraanPemerintahan Desa.
d. Laporan Keadaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jawaban : A
45. Dokumen hasil musrenbang desa yakni :
a. RKPD.
b. APBDES.
c. RPTK.
d. DPA.
Jawaban : A
46. Musdes untuk menyepakati hal-hal yang besifat Strategis di selenggarakan oleh :
a. Pemerintahan desa.
b. BPD
c. LPMD
d. KADES.
Jawaban : B
47. APBDES ditetapkan oleh :
a. Kades dengan persetujuan LPMD.
b. Kades dengan persetujuan BPD.
c. Sekdes dengan persetujuan BPD.
d. Kades dengan persetujuan Sekdes.
Jawaban : B
48. Faktor yang mempengaruhi jumlah Kepala dusun dalam SOTK desa gres mencakup jumlah penduduk, luas wilayahan, IKG.Kepanjangan dari IKG yaitu :
a. Indeks Kesukaran Geografis.
b. Indeks Keadaan Gunung.
c. Indeks Kesulitan Geografis.
d. IndeksKemudahanGeografis.
Jawaban : C
49. Klasifikasi di desa yang menjadi dasar perhitungan jumlah kaur dan kasi, kecuali :
a. Swadaya.
b. Swakarsa.
c. Swakarya.
d. Swasembada.
Jawaban : C
50. Jika Kepala desa berhalangan sementara, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh:
a. Pjs.
b. PJ.
c. Plh.
d. Plt.
Jawaban : A
51. Yang termasuk gaya kepemimpinan yakni ….
a. Otoriter
b. demokratis
c. kharismatik
d. semua benar
Jawaban : D
52. Berikut ini merupakan prosedur pengambilan keputusan musyawarah kecuali ….
a. Musyawarah mufakat
b. Suara terbanyak
c. Kehendak pemimpin
d. Aklamasi
Jawaban : C
53. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan perwujudan pengamalan Pancasilasila ke ….
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
Jawaban : D
54. Negara Indonesia menganut system pemerintahan….
a. Parlementer
b. Presidensil
c. Liberal
d. Monarki Jawaban : B
55. Masa jabatan kepala desa yakni 6 tahun dan sanggup dipilih kembali, ketentuan tersebut diatur dalam ….
a. UU no 6 tahun 2014
b. UU no 7 tahun 2014
c. UU no 6 tahun 2015
d. UU no 7 tahun 2015 Jawaban : A
56. Perangkat desa terdiri dari :...
a. Wakil kepala desa, Sekretaris dan kepalaurusan beserta beberapa staf
b. Wakil kepala desa, sekretaris desa ,dan pelaksana desa
c. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis
d. Sekretarisdesa, kepala urusan desa, dan staf
Jawaban : C
57. Fungsi-fungsi kepemimpinana dalah sebagai berikut kecuali….
a. Fungsi perencanaan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pelaksana
d. Fungsi memberi motivasi
Jawaban : C
58. Yang merupakan prinsip kepemimpinana dalah….
a. Sabar, efektif dan efisien
b. Memahami bawahan
c. Tingkah laris sederhana
d. Loyal
Jawaban : A
59. Berikut ini yang bukan merupakan syarat dasar untuk menjadi pemimpin dalah ….
a. Watak yang baik
b. Intelejensi tinggi
c. Mempunyai kekayaan
d. Kesiapan lahir dan batin
Jawaban : C
60. Sikap sukarela dan merupakan panggilanakan kiprah dan tanggung jawab disebut….
a. Kesediaan kerja
b. Kesadaran kerja
c. Disiplin kerja
d. Keteraturan kerja
Jawaban : B
61.Pengaturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berasaskan dibawah ini, kecuali :
a. Kewilayahan
b. Partisipasi
c. Pemberdayaan
d. Kesetaraan
Jawaban : A
62. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan azas dibawah ini, kecuali :
a. Pendapatan orisinil Desa
b. Kepastian Hukum
c. Keterbukaan
d. Profesionalitas
Jawaban : A
63. Perangkat Desa terdiri dari dibawah ini, kecuali :
a. Pelaksana Kesukuan
b. Pelaksana Kewilayahan
c. Pelaksana Teknis
d. Pelaksana Sekretaris Desa
Jawaban : A
64. Musyawarah Desa diselenggarakan paling kurang :
a. Sekali dalam setahun
b. Dua kali dalam setahun
c. Tiga kali dalam setahun
d. Empat kali dalam setahun
Jawaban : A
65. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan :
a. Ketokohan warga
b. Keterwakilan Wilayah
c. Keterpandangan warga
d. Kepribadian warga
Jawaban : B
66. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sanggup dipilih untuk masa keanggotan paling banyak :
a. 4 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
b. 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
c. 2 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
d. 1 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Jawaban : B
67. Usia anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yakni :
a. Paling rendah 21 Tahun / sudah menikah
b. Paling rendah 20 Tahun / sudah menikah
c. Paling rendah 19 Tahun / sudah menikah
d. Paling rendah 18 Tahun / sudah menikah
Jawaban : B
68. Jenis Peraturan di Desa (Perdes) terdiri atas tersebut dibawah ini :
a. Peraturan Kepala Desa
b. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
c. Peraturan bersama Kepala Desa
d. Peraturan Desa
Jawaban : B
69. Rancangan Peraturan Desa (RPD) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapat penilaian dari :
a. Kepala Desa dan BPD
b. Bupati
c. Camat
d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Jawaban : B
70. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa yakni :
a. Kepala Desa (Kades) dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
b. Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah desa.
c. Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
d. Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
Jawaban : C
71. Apa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa yakni :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayah setempat berdasarkan asal usul dan susila istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawaban : C
72. APBDesa yakni akronim dari :
a. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa
b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa
Jawaban : C
73. Peraturan Desa dibentuk oleh :
a. Sekretaris Desa bersama LPM
b. Kepala Desa bersama LPM
c. Kepala Desa bersama BPD
d. Sekretaris Desa bersama BPD
Jawaban : C
74. Masa jabatan Kepala Desa berlangsung selama :
a. 5 Tahun
b. 4 Tahun
c. 7 Tahun
d. 6 Tahun
Jawaban : D
75. Masa Jabatan Perangkat Desa yakni :
a. Setinggi – tingginya 58 Tahun
b. Setinggi – tingginya 55 Tahun
c. Setinggi – tingginya 57 Tahun
d. Setinggi – tingginya 60 Tahun
Jawaban : D
76. Setelah habis masa jabatannya, seorang Kepala Desa sanggup diangkat kembali melalui pemilihan untuk :
a. Empat kali masa Jabatan
b. Satu kali masa Jabatan
c. Tiga kali masa Jabatan
b. Dua kali masa Jabatan
Jawaban : D
77. Kepala Desa diberhentikan alasannya hal-hal dibawah ini, kecuali :
a. Berakhir masa Jabatannya.
b. Meninggal dunia.
c. Melakukan tindak pidana.
d. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.
Jawaban : D
78. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Perangkat Desa harus bertanggung jawab kepada :
a. Kepala Desa dan BPD
b. BPD
c. Camat
b. Kepala Desa
Jawaban : D
79. Perangkat Desa tidak boleh melaksanakan tindakan dibawah ini, kecuali :
a. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat.
b. Menjadi pengurus Partai Politik
c. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan anggota Lembaga Desa.
b. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum
Jawaban : A
80. Perangkat Desa diberhentikan alasannya hal-hal di bawah ini, kecuali :
a. Melakukan jalan sehat
b. Berakhir masa Jabatannya
c. Meninggal dunia
d. Melakukan tindak pidana.
Jawaban : A
81. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada dibawah ini, kecuali :
a. Dana derma yang mengikat
b. Pemerintah Desa
c. Swadaya Masyarakat
b. Dana-Dana lainnya yang sah
Jawaban : A
82. Pembentukan panitia - panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan :
a. Keputusan Kepala Desa
b. Peraturan Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan BPD
Jawaban : A
83. Perangkat Desa bertugas :
a. Membantu Kepala Desa dalam memungut PBB dan mengurus tanah bengkok.
b. Membantu kiprah dan kewenangan Kepala Desa
c. Melaksanakan manajemen Desa dan mengolah tanah bengkok.
b. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM.
Jawaban : B
84. UU yang mengatur perihal Desa adalah:
a. UU No 2 Tahun 2014 Tentang Desa
b. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
c. UU No 4 Tahun 2014 Tentang Desa
d. UU No 8 Tahun 2014 Tentang Desa
Jawaban : B
85. Masa kerja Perangkat Desa terhitung semenjak :
a. Pendaftaran Seleksi
b. Pengangkatan/Pelantikan
c. Melengkapi syarat-syarat
b. Mengikuti tes atau ujian seleksi
Jawaban : B
86. Pendapatan Perangkat Desa berasal dari bawah ini, kecuali :
a. Menerima SILTAP/PTAPD setiap bulan
b. Menerima bab komisi dari Proyek Desa
c. Menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDes
d. Penerimaan lain yang sah
Jawaban : B
87. Sanksi manajemen bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan dibawah ini, kecuali :
a. Teguran tertulis
b. Melakukan kerja sukarela
c. Teguran mulut
d. Pemberhentian sementara
Jawaban : B
88. Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar :
a. 60 %
b. 55 %
c. 75 %
d. 40 %
Jawaban : C
89. Yang menjadi pemimpin Para Kepala Urusan di Desa yakni :
a. Kepala Desa
b. Camat
c. Sekretaris Desa
d. Ketua BPD
Jawaban : C
90. Yang menjadi unsur pembantu dan pelaksana kiprah operasional Para Kepala Seksi yakni :
a. Sekretaris Desa
b. Camat
c. Kepala Desa
d. Ketua BPD
Jawaban : C
Demikian artikel tentang Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa dan Kunci Jawaban 2019. Semoga bermanfaat, dan sahabat bisa mengerjakannya serta bisa lolos seleksi perangkat desa tahun 2019. Amin..
0 Response to "Soal Perangkat Desa : Pemerintahan Desa Dan Kunci Tanggapan 2019"