MAKALAH INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
SEKOLAH TINGGI MARITIM DAN TRANSPOR
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Poros Maritim Dunia ialah menimbulkan Indonesia sebagai negara maritime yg besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritime, pengamanan kepentingan dan keamanan maritime, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritime dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan. Sehingga sanggup kita mengerti, bahwa untuk menuju negara Poros Maritim Dunia bakal meliputi praktek dan proses pembangunan maritime diberbagai aspek, ibarat politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa negara Indonesia bisa kuat bagi poros maritim dunia?
2. Hal Apa saja yg mempengaruhi negara Indonesia menjadi negara maritim?
3. Babgaimana Indonesia bisa membuatkan perekonomian di Indonesia dan dunia?
4. Hal apa yg ditempuh Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya?
C. TUJUAN MAKALAH
supaya pembaca bisa memahami sistem geopolitik Indonesia yg telah menjadi negara maritim dunia. Dan pembaca sanggup menganalisis sistem perekonomian, pembangunan dan krisis moneter yg dihadapi bangsa Indonesia. Harapan penulis, makalah ini menerima kritikan dari pembaca supaya penulis sanggup memperbaiki makalah-makalah selanjuutnya.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Poros Maritim Dunia ialah menimbulkan Indonesia sebagai negara maritime yg besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritime, pengamanan kepentingan dan keamanan maritime, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritime dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan. Sehingga sanggup kita mengerti, bahwa untuk menuju negara Poros Maritim Dunia bakal meliputi praktek dan proses pembangunan maritime diberbagai aspek, ibarat politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa negara Indonesia bisa kuat bagi poros maritim dunia?
2. Hal Apa saja yg mempengaruhi negara Indonesia menjadi negara maritim?
3. Babgaimana Indonesia bisa membuatkan perekonomian di Indonesia dan dunia?
4. Hal apa yg ditempuh Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya?
C. TUJUAN MAKALAH
supaya pembaca bisa memahami sistem geopolitik Indonesia yg telah menjadi negara maritim dunia. Dan pembaca sanggup menganalisis sistem perekonomian, pembangunan dan krisis moneter yg dihadapi bangsa Indonesia. Harapan penulis, makalah ini menerima kritikan dari pembaca supaya penulis sanggup memperbaiki makalah-makalah selanjuutnya.
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
GEOPOLITIK INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
A. INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Poros Maritim Dunia ialah menimbulkan Indonesia sebagai negara maritime yg besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritime, pengamanan kepentingan dan keamanan maritime, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritime dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan. Sehingga sanggup kita mengerti, bahwa untuk menuju negara Poros Maritim Dunia bakal meliputi praktek dan proses pembangunan maritime diberbagai aspek, ibarat politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
Pada Saat gagasan Poros Maritim Dunia dicetuskan oleh Joko Widodo pada debat capres ketiga mengenai Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 22 Juni 2014 lalu. Meskipun Indonesia ialah negara kepulauan yg setrik fakta 2/3 daerahnya ialah air, namun kesadaran maritim dalam diri bangsa Indonesia masih sangat kurang. 1 Lekat dengan budaya orientasi darat membuat bangsa Indonesia aneh terhadap informasi maritim. Padahal pemberdayaan sektor maritime bisa menjadi instrumen negara Indonesia untuk mempunyai posisi yg lebih berpengaruh, sehingga sanggup semakin meningkatkan kiprah pemerintah Indonesia pada pergaulan internasional.
Jika dilihat dari unsur yg dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali bakal terwujud. Tapi, terdapat beberapa syarat yg Musti dicapai Indonesia untuk menjadi maritime power, dan kemudian Poros Maritim Dunia.
Poros Maritim Dunia ialah menimbulkan Indonesia sebagai negara maritime yg besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritime, pengamanan kepentingan dan keamanan maritime, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritime dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan. Sehingga sanggup kita mengerti, bahwa untuk menuju negara Poros Maritim Dunia bakal meliputi praktek dan proses pembangunan maritime diberbagai aspek, ibarat politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
Pada Saat gagasan Poros Maritim Dunia dicetuskan oleh Joko Widodo pada debat capres ketiga mengenai Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 22 Juni 2014 lalu. Meskipun Indonesia ialah negara kepulauan yg setrik fakta 2/3 daerahnya ialah air, namun kesadaran maritim dalam diri bangsa Indonesia masih sangat kurang. 1 Lekat dengan budaya orientasi darat membuat bangsa Indonesia aneh terhadap informasi maritim. Padahal pemberdayaan sektor maritime bisa menjadi instrumen negara Indonesia untuk mempunyai posisi yg lebih berpengaruh, sehingga sanggup semakin meningkatkan kiprah pemerintah Indonesia pada pergaulan internasional.
Jika dilihat dari unsur yg dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali bakal terwujud. Tapi, terdapat beberapa syarat yg Musti dicapai Indonesia untuk menjadi maritime power, dan kemudian Poros Maritim Dunia.
B. KEAMANAN
Pada ceramahnya di U.S. Naval War College, Geoffrey Till menjelaskan, bahwa di masa globalisasi, kedamaian dan kemakmuran sangat bergantung pada sistem. Saat sistem terganggu, maka bakal berdampak pada sistem keuangan, investasi, dan bursa efek. Aktor atau hal yg sanggup merusak sistem dalam keamanan maritime antara lain ialah perompak, teroris, dan illicit trafficking. Perairan Indonesia merupakan pecahan vital dari sistem perdagangan dunia. Ekonomi negara besar di Asia Timur, dan begitu pula ekonomi negara kawan dagang mereka, bakal terganggu Saat sub-sistem ini terhambat oleh suatu instabilitas. Angkatan Laut berperan memonitor, mengawasi, dan melindungi dari ancaman-ancaman tersebut yg bertujuan untuk menghindari penggunaan yg tidak sesuai dengan hukum.
Bagi kepentingan nasional, tentu pengamanan dan pengawasan terhadap domain maritime perlu dilakukan demi meningkatkan pendapatan nasional, namun dari korelasi internasional, kemampuan untuk menjamin keamanan lintas navigasi kapal-kapal internasional sanggup memperlihatkan keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia.
Pada masa kejayaannya, Sriwijaya melaksanakan hal serupa. Dengan Angkatan Laut yg kuat, Sriwijaya mempertahankan kedaulatan dan menjaga korelasi baik dengan kawan dagang dengan trik melindungi pelayaran perdagangan, menjamin dan menjaga kestabilitasan perdagangan. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya pada Saat itu bisa membuat keamanan di lokasi Asia Tenggara. Manfaatnya selain bagi laba ekonomi, juga mendorong kedigdayaan politik Sriwijaya melalui kewibawaan yg terbangun di mata pesaing Sriwijaya.
Hari ini, keamanan jalur perdagangan semakin vital dalam politik dunia, Angkatan Laut sanggup semakin memainkan peranannya untuk membantu Indonesia menjaga korelasi politik yg baik dengan negara-negara yg berkepentingan melewati perairan Indonesia. Tentu saja hal ini tidak kita berikan begitu saja. Ada harapan bahwa, dengan menyediakan keamanan bagi kepentingan nasional negara tersebut, mereka pun bakal melaksanakan hal yg sama Saat indonesia membutuhkan sesuatu dari mereka.
Bagaimana dengan kolaborasi dalam konteks ini yg lain dari informasi keamanan? Satu kecenderungan yg telah diakui setrik umum ialah multilateralisasi isu-isu non-keamanan. Kebanyakan pemerintah mengakui kini ini bahwa fakta ketergantungan dimana tindakan sebagian besar negara mempunyai konsekuensi serius terhadap yg lain mengaharuskan mereka bergabung untuk menghadapi informasi ibarat pencemaran laut, sumber daya alam yg menyusut cepat, pasok pangan yg tidak memadai bagi banyak negara sedang berkembang, dan mungkin pengaturan atrik pelaku non-negara ibarat perusahaan multinasional. Tindakan pemerintahan masing-masing dalam bidang sama sekali tidak memadai dan dalam banyak hal sanggup berbahaya. Jika contohnya perusahaan pertambangan dasar laut mulai beroperasi di laut bebas, tanpa peraturan internasional, mungkin bakal terjadi perlombaan yg tidak sehat mencari lokasi yg paling produktif, pencemaran laut yg luas, dan penghasilan negara yg sedang berkembang yg lebih rendah dari ekspor materi mentah. Konsekuensi dari tindakan masing-masing yg tidak terkekang tidak suka untuk diramalkan. Tetapi, ini tidak selalu mempermudah pemecahan masalah. Sayangnya, pemerintah dan para bintang film non-negara sering ditekan, untuk mengusahakan pendapatan maksimum dalam waktu yg sesingkat-singkatnya, sehingga mereka yakin bahwa mereka Musti melindungi kemanfaatan nasional, sekali pun, dengan berbuat demikian, mereka mengurangi kesempatan perjuangan kerja sejati yg sanggup meningkatkan kemanfaatan setiap orang. Dalam masalah lain, pemerintah tidak bersedia membuat pengorbanan jangka pendek lantaran mereka mengantisipasi bahwa masyarakat internasional tidak bakal membuatkan norma atau forum pada waktunya untuk melindungi kepentingan setiap orang.
Bagaimana pun juga, merukunkan kepentingan tidak sama dari 150 negara atau lebih tidaklah mudah, sekali pun keperluan kolaborasi diakui bersama. Juga, sekali pun diciptakan perjanjian dan forum universal yg gres untuk mengatur dan menangani beberapa masalah dunia ini, mungkin diharapkan waktu yg usang sebelum norma kolaborasi dan negosiasi yg dijumpai. Misalnya, dalam masyarakat Eropa bakal berkembang di dalamnya.
Pada ceramahnya di U.S. Naval War College, Geoffrey Till menjelaskan, bahwa di masa globalisasi, kedamaian dan kemakmuran sangat bergantung pada sistem. Saat sistem terganggu, maka bakal berdampak pada sistem keuangan, investasi, dan bursa efek. Aktor atau hal yg sanggup merusak sistem dalam keamanan maritime antara lain ialah perompak, teroris, dan illicit trafficking. Perairan Indonesia merupakan pecahan vital dari sistem perdagangan dunia. Ekonomi negara besar di Asia Timur, dan begitu pula ekonomi negara kawan dagang mereka, bakal terganggu Saat sub-sistem ini terhambat oleh suatu instabilitas. Angkatan Laut berperan memonitor, mengawasi, dan melindungi dari ancaman-ancaman tersebut yg bertujuan untuk menghindari penggunaan yg tidak sesuai dengan hukum.
Bagi kepentingan nasional, tentu pengamanan dan pengawasan terhadap domain maritime perlu dilakukan demi meningkatkan pendapatan nasional, namun dari korelasi internasional, kemampuan untuk menjamin keamanan lintas navigasi kapal-kapal internasional sanggup memperlihatkan keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia.
Pada masa kejayaannya, Sriwijaya melaksanakan hal serupa. Dengan Angkatan Laut yg kuat, Sriwijaya mempertahankan kedaulatan dan menjaga korelasi baik dengan kawan dagang dengan trik melindungi pelayaran perdagangan, menjamin dan menjaga kestabilitasan perdagangan. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya pada Saat itu bisa membuat keamanan di lokasi Asia Tenggara. Manfaatnya selain bagi laba ekonomi, juga mendorong kedigdayaan politik Sriwijaya melalui kewibawaan yg terbangun di mata pesaing Sriwijaya.
Hari ini, keamanan jalur perdagangan semakin vital dalam politik dunia, Angkatan Laut sanggup semakin memainkan peranannya untuk membantu Indonesia menjaga korelasi politik yg baik dengan negara-negara yg berkepentingan melewati perairan Indonesia. Tentu saja hal ini tidak kita berikan begitu saja. Ada harapan bahwa, dengan menyediakan keamanan bagi kepentingan nasional negara tersebut, mereka pun bakal melaksanakan hal yg sama Saat indonesia membutuhkan sesuatu dari mereka.
Bagaimana dengan kolaborasi dalam konteks ini yg lain dari informasi keamanan? Satu kecenderungan yg telah diakui setrik umum ialah multilateralisasi isu-isu non-keamanan. Kebanyakan pemerintah mengakui kini ini bahwa fakta ketergantungan dimana tindakan sebagian besar negara mempunyai konsekuensi serius terhadap yg lain mengaharuskan mereka bergabung untuk menghadapi informasi ibarat pencemaran laut, sumber daya alam yg menyusut cepat, pasok pangan yg tidak memadai bagi banyak negara sedang berkembang, dan mungkin pengaturan atrik pelaku non-negara ibarat perusahaan multinasional. Tindakan pemerintahan masing-masing dalam bidang sama sekali tidak memadai dan dalam banyak hal sanggup berbahaya. Jika contohnya perusahaan pertambangan dasar laut mulai beroperasi di laut bebas, tanpa peraturan internasional, mungkin bakal terjadi perlombaan yg tidak sehat mencari lokasi yg paling produktif, pencemaran laut yg luas, dan penghasilan negara yg sedang berkembang yg lebih rendah dari ekspor materi mentah. Konsekuensi dari tindakan masing-masing yg tidak terkekang tidak suka untuk diramalkan. Tetapi, ini tidak selalu mempermudah pemecahan masalah. Sayangnya, pemerintah dan para bintang film non-negara sering ditekan, untuk mengusahakan pendapatan maksimum dalam waktu yg sesingkat-singkatnya, sehingga mereka yakin bahwa mereka Musti melindungi kemanfaatan nasional, sekali pun, dengan berbuat demikian, mereka mengurangi kesempatan perjuangan kerja sejati yg sanggup meningkatkan kemanfaatan setiap orang. Dalam masalah lain, pemerintah tidak bersedia membuat pengorbanan jangka pendek lantaran mereka mengantisipasi bahwa masyarakat internasional tidak bakal membuatkan norma atau forum pada waktunya untuk melindungi kepentingan setiap orang.
Bagaimana pun juga, merukunkan kepentingan tidak sama dari 150 negara atau lebih tidaklah mudah, sekali pun keperluan kolaborasi diakui bersama. Juga, sekali pun diciptakan perjanjian dan forum universal yg gres untuk mengatur dan menangani beberapa masalah dunia ini, mungkin diharapkan waktu yg usang sebelum norma kolaborasi dan negosiasi yg dijumpai. Misalnya, dalam masyarakat Eropa bakal berkembang di dalamnya.
C. MENDORONG KONSEP POROS MARITIM DUNIA
Jika dilihat dari jalur laut yg dimiliki negara-negara di seputar lokasi perairan Asia Tenggara, tak pelak menimbulkan lokasi ini sebagai pecahan penting poros maritim dunia. Indonesia yg merupakan negara kepulauan, mempunyai 39 selat yg saling terkait dengan selat lain di lokasi Asia. Dengan keadaan demikian, Indonesia sesungguhnya menjadi barometer dan bahkan kunci bagi stabilitas kawasan. Negara ini, dalam istilah dunia militer, mempunyai choke point terbanyak di dunia. Dari 9 choke point yg dimiliki dunia, empat diantaranya ada di Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok.
Konstelasi geopolitik Indonesia menjadi penting dibereskan lebih dulu sebelum melangkah menjadi poros maritim dunia. Hingga kini, Indonesia mempunyai dilema tapal batas dengan 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Timor-Timur, Papua Nugini, Filipina, Brunei, Kamboja, Thailand, Australia dan Tiongkok.
Elaborasi yg mendalam wacana mewujudkan poros maritim dunia mestinya bakal bisa mengakomodir dimensi internasional, regional dan domestik. Tanpa kejelasan konsep poros maritim dunia tersebut, kebijakan maritim Indonesia hanya bakal menjadi perhiasan konsep besar Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara Tiongkok. Jalur Sutra, yg terbagi menjadi jalur darat dan jalur laut ialah rute tata niaga yg menghubungkan Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur, serta tata niaga dan jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur. Dalam kaitan memuluskan langkah ini, Tiongkok telah memelopori pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia senilai US$ 50 miliar, serta agenda Dana Jalur Sutra senilai US$ 40 miliar. Jalur Sutra Maritim itu dipastikan bakal bersinggungan dengan konsep tol laut. Rutenya meliputi Eropa, kemudian masuk Laut Merah di Afrika, berlajut ke Samudera Hindia, menuju India, Bagladesh, Burma, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Jalur ini juga bakal melalui selatan yg masuk Selat Lombok, Selat Sunda dan Selat Wetar.
Pondasi keamanan menjadi sangat penting lantaran kelak Musti melindungi jalur pelayaran tol laut yg hendak didorong pemerintah Indonesia untuk diwujudkan. Sejalan dengan soal keamanan, ada soal infrastruktur, termasuk memperkuat industri pelayaran dan galangan kapal yg juga mendesak dibenahi, sebagai prasyarat membangun negara maritim yg kuat. Sejauh ini, ada sekitar 8000 unit kapal yg dibeli perusahaan pelayaran Indonesia, dalam catatan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan lepas Pantai Indonesia (Iperindo). Tapi dari jumlah, itu hanya sekitar 10 persen kapal saja yg dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Mahalnya biaya yg Musti dibayar untuk membeli kapal produk dalam negeri menjadi alasan klasik. Tapi alasan itu pula yg membuat sampai kini industri galangan kapal dalam negeri tidak mengalami kemajuan berMakna. Mahalnya harga kapal di dalam negeri Keliru satunya dipicu materi material yg masih diimpor dikenakan pajak. Kondisinya tidak sama dengan kapal-kapal yg diimpor, dimana pajaknya dibebaskan sama sekali. Pada pecahan lain, catatan Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut sampai Saat ini Indonesia hanya mempunyai 250 galangan kapal yg Musti memenuhi usul bangunan gres dan reparasi dibanding jumlah armada niaga nasional sebanyak 12 ribu unit. Ini belum termasuk kapal perang, patroli, navigasi dan kapal kecil.
Kendati soal galangan kapal menerima fokus tersendiri dalam pemerintahan Saat ini, tapi memajukannya tak cukup hanya bermodal fokus dan visi saja. Kebijakan Asean Economy Community (AEC) yg bakal dijalankan pada simpulan 2015 nanti, pada beberapa hal bakal menempatkan industri galangan kapal sebagai pemain penting di lokasi ini. Sebab itu, Indonesia Musti taktis merespon perkembangan ini dengan menerbitkan regulasi-regulasi yg mendukung industri-industri penunjang, termasuk galangan kapal. Pemerintah bisa memulai untuk membuat industri khusus komponen dalam negeri, termasuk mencarikan investor untuk industri ini. Kelak, akomodasi galangan kapal bakal semakin berbasis teknologi. Railway, floating dock sampai akomodasi repair Musti digenjot supaya fungsi galangan semakin maksimal, disamping yg telah dimiliki oleh PT PAL Indonesia. Penerapan asas cabotage yg maksimal juga bakal sangat membantu untuk menaikkan pasar pengangkutan barang antar negara ASEAN.
Konstelasi geopolitik Indonesia menjadi penting dibereskan lebih dulu sebelum melangkah menjadi poros maritim dunia. Hingga kini, Indonesia mempunyai dilema tapal batas dengan 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Timor-Timur, Papua Nugini, Filipina, Brunei, Kamboja, Thailand, Australia dan Tiongkok.
Elaborasi yg mendalam wacana mewujudkan poros maritim dunia mestinya bakal bisa mengakomodir dimensi internasional, regional dan domestik. Tanpa kejelasan konsep poros maritim dunia tersebut, kebijakan maritim Indonesia hanya bakal menjadi perhiasan konsep besar Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara Tiongkok. Jalur Sutra, yg terbagi menjadi jalur darat dan jalur laut ialah rute tata niaga yg menghubungkan Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur, serta tata niaga dan jalur energi dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur. Dalam kaitan memuluskan langkah ini, Tiongkok telah memelopori pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia senilai US$ 50 miliar, serta agenda Dana Jalur Sutra senilai US$ 40 miliar. Jalur Sutra Maritim itu dipastikan bakal bersinggungan dengan konsep tol laut. Rutenya meliputi Eropa, kemudian masuk Laut Merah di Afrika, berlajut ke Samudera Hindia, menuju India, Bagladesh, Burma, kemudian masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Jalur ini juga bakal melalui selatan yg masuk Selat Lombok, Selat Sunda dan Selat Wetar.
Pondasi keamanan menjadi sangat penting lantaran kelak Musti melindungi jalur pelayaran tol laut yg hendak didorong pemerintah Indonesia untuk diwujudkan. Sejalan dengan soal keamanan, ada soal infrastruktur, termasuk memperkuat industri pelayaran dan galangan kapal yg juga mendesak dibenahi, sebagai prasyarat membangun negara maritim yg kuat. Sejauh ini, ada sekitar 8000 unit kapal yg dibeli perusahaan pelayaran Indonesia, dalam catatan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan lepas Pantai Indonesia (Iperindo). Tapi dari jumlah, itu hanya sekitar 10 persen kapal saja yg dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Mahalnya biaya yg Musti dibayar untuk membeli kapal produk dalam negeri menjadi alasan klasik. Tapi alasan itu pula yg membuat sampai kini industri galangan kapal dalam negeri tidak mengalami kemajuan berMakna. Mahalnya harga kapal di dalam negeri Keliru satunya dipicu materi material yg masih diimpor dikenakan pajak. Kondisinya tidak sama dengan kapal-kapal yg diimpor, dimana pajaknya dibebaskan sama sekali. Pada pecahan lain, catatan Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut sampai Saat ini Indonesia hanya mempunyai 250 galangan kapal yg Musti memenuhi usul bangunan gres dan reparasi dibanding jumlah armada niaga nasional sebanyak 12 ribu unit. Ini belum termasuk kapal perang, patroli, navigasi dan kapal kecil.
Kendati soal galangan kapal menerima fokus tersendiri dalam pemerintahan Saat ini, tapi memajukannya tak cukup hanya bermodal fokus dan visi saja. Kebijakan Asean Economy Community (AEC) yg bakal dijalankan pada simpulan 2015 nanti, pada beberapa hal bakal menempatkan industri galangan kapal sebagai pemain penting di lokasi ini. Sebab itu, Indonesia Musti taktis merespon perkembangan ini dengan menerbitkan regulasi-regulasi yg mendukung industri-industri penunjang, termasuk galangan kapal. Pemerintah bisa memulai untuk membuat industri khusus komponen dalam negeri, termasuk mencarikan investor untuk industri ini. Kelak, akomodasi galangan kapal bakal semakin berbasis teknologi. Railway, floating dock sampai akomodasi repair Musti digenjot supaya fungsi galangan semakin maksimal, disamping yg telah dimiliki oleh PT PAL Indonesia. Penerapan asas cabotage yg maksimal juga bakal sangat membantu untuk menaikkan pasar pengangkutan barang antar negara ASEAN.
D. KAPITALISME, EKONOMI PANCASILA, DAN KRISIS MONETER
DARI PERDAGANGAN BEBAS KE GLOBALISASI
Banyak orang percaya bahwa (gerakan) globalisasi remaja ini bersumber pada teori perdagangan bebas ala Ricardo yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini sebenarnya bukan penemuan orisinil Ricardo tetapi pengembangan lebih lanjut dari teori spesialisasi Adam Smith, yg memang keduanya termasuk tokoh ekonomi Mazab Klasik.
yg menarik ialah bahwa baik Smith maupun Ricardo berbitrik wacana perdagangan bebas barang-barang (commodities) dan bukan perdagangan bebas tenaga kerja. Justru keduanya “mengansumsikan” tidak terjadi perpindahan tenaga kerja dan modal antarnegara. Ada semangat “nasionalisme ekonomi” yg menghalangi pemikiran modal keluar negeri meskipun mungkin laba si kapitalis dari pengusahaan modalnya di dalam negeri relatif lebih rendah.
Sikap seorang kapitalis yg cenderung nasionalistik ala Adam Smith ini dilihat oleh David Ricardo sebagai masuk logika lantaran perusahaan yg beroperasi di negeri lain yg aneh dengan pemerintahan dan peraturan-perasuran aturan yg tidak sama memang dianggap tidak aman. Inilah faktor-faktor yg menghambat gerakan modal keluar negeri, meskipun semangat nasionalistik ini semakin usang dilihat oleh Ricardo cenderung melemah juga.
Demikian, apa yg kini terjadi (180 tahun semenjak buku David Rocardo “Principles” terbit 1817), ternyata bertolak belakang dengan anggapan Ricardo. Globalisasi remaja ini rupanya terjadi benar-benar untuk mengejar kemana pun laba yg lebih tinggi, meskipun dengan trik mengalihkan modal meninggalkan negara nya sendiri. Rasa nasionalisme telah terkalahkan oleh laba ekonomi yg lebih besar di negara lain.
yg menarik ialah bahwa baik Smith maupun Ricardo berbitrik wacana perdagangan bebas barang-barang (commodities) dan bukan perdagangan bebas tenaga kerja. Justru keduanya “mengansumsikan” tidak terjadi perpindahan tenaga kerja dan modal antarnegara. Ada semangat “nasionalisme ekonomi” yg menghalangi pemikiran modal keluar negeri meskipun mungkin laba si kapitalis dari pengusahaan modalnya di dalam negeri relatif lebih rendah.
Sikap seorang kapitalis yg cenderung nasionalistik ala Adam Smith ini dilihat oleh David Ricardo sebagai masuk logika lantaran perusahaan yg beroperasi di negeri lain yg aneh dengan pemerintahan dan peraturan-perasuran aturan yg tidak sama memang dianggap tidak aman. Inilah faktor-faktor yg menghambat gerakan modal keluar negeri, meskipun semangat nasionalistik ini semakin usang dilihat oleh Ricardo cenderung melemah juga.
Demikian, apa yg kini terjadi (180 tahun semenjak buku David Rocardo “Principles” terbit 1817), ternyata bertolak belakang dengan anggapan Ricardo. Globalisasi remaja ini rupanya terjadi benar-benar untuk mengejar kemana pun laba yg lebih tinggi, meskipun dengan trik mengalihkan modal meninggalkan negara nya sendiri. Rasa nasionalisme telah terkalahkan oleh laba ekonomi yg lebih besar di negara lain.
E. SISTEM EKONOMI INDONESIA
Potensi sektor ekonomi laut setidaknya terdapat sepuluh jenis yg sanggup dikembangkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa, meliputi perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengelolaan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim sumbeer daya wilayah pulau-pulau kecil, dan sumber daya kelautan nonkonvensional. Dari segi kesejahateraan (khususnya perekonomian), kesepuluh potensi sektor ekonomi laut tersebut, jikalau dikelola dengan baik diperkirakan bakal memperlihatkan sumbangan pendapatan negara yg lebih besar.
Bagi Indonesia, pengalaman Memasang surut sistem ekonomi aneh semenjak merkantilisme (VOC), etatisme ala tanam paksa, dan kapitalisme liberalisme, sangat membekas dan meninggalkan luka-luka dan kerawanan yg sulit dilupakan. Pengalaman pahit getir sistem ekonomi ”asing” yg semuanya menjajah dan menghisap rakyat Indonesia kita tolak melalui proklamasi Indonesia merdeka. Aturan-aturan main aneh yg hanya menguntungkan pihak aneh kita ubah dengan sistem ekonomi kekeluargaan, ”susunan” bangsa Indonesia sendiri.
Pertanyaan yg cukup mengganggu ialah mengapa kebijaksanaan atau politik ekonomi kita selama 52 tahun merdeka tidak kunjung di dasarkan setrik kasatmata pada pasal 33 dan pancasila? Jawabnya ialah lantaran teori ekonomi Indonesia atau teori ekonomi pancasila belum tersedia setrik mantap dan baku sebagai pola dan sumber kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi.
Bagi Indonesia, pengalaman Memasang surut sistem ekonomi aneh semenjak merkantilisme (VOC), etatisme ala tanam paksa, dan kapitalisme liberalisme, sangat membekas dan meninggalkan luka-luka dan kerawanan yg sulit dilupakan. Pengalaman pahit getir sistem ekonomi ”asing” yg semuanya menjajah dan menghisap rakyat Indonesia kita tolak melalui proklamasi Indonesia merdeka. Aturan-aturan main aneh yg hanya menguntungkan pihak aneh kita ubah dengan sistem ekonomi kekeluargaan, ”susunan” bangsa Indonesia sendiri.
Pertanyaan yg cukup mengganggu ialah mengapa kebijaksanaan atau politik ekonomi kita selama 52 tahun merdeka tidak kunjung di dasarkan setrik kasatmata pada pasal 33 dan pancasila? Jawabnya ialah lantaran teori ekonomi Indonesia atau teori ekonomi pancasila belum tersedia setrik mantap dan baku sebagai pola dan sumber kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi.
F. EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Demikian “pelanggaran” asas ekonomi kerakyatan selama 30 tahun pembangunan ekonomi berakibat pada ketimbangan yg serius dalam pembangunan antardaerah. Daerah-lokasi yg kaya bakal sumber daya alam ibarat Aceh, Riau, Irian Jaya, Dan Kalimantan Timur, menjadi “korban” kekayaan alam ini. Tambang atau hutan hanya mungkin diekspoitasi dengan menggunakan modal besar dan teknologi tinggi yg juga membutuhkan modal besar. Modal besar dari pada pemodal besar (kapitalis) hanya bisa diperoleh para pengusaha besar yg pada gilirannya memperolehnya dari rekan-rekan mereka para pemodal luar negeri.
Inilah “rahasia” mengapa pertumbuuhan ekonomi nasional yg tinggi tidak berdampak positif pada masyarakat di lokasi-lokasi tempat sumber daya alam itu. Bahkan ada kecenderungan di lokasi-lokasi tertentu terutama lokasi-lokasi yg kaya bakal sumber daya alam, semakin banyak muncul kasus-kasus keresahan penduduk yg “tidak puas”. Berbagai rasa tidak puas ini berkaitan dengan perasaan adanya “ketidakadilan” dalam pembagian hasil-hasil pengolahan sumber-sumber daya alam tersebut.
G. DARI POLITIK INTERNASIONAL MENUJU POLITIK DUNIA
Hubungan internasional tengah memasuki fase perkembangan gres dimana bintang film yg terlibat, proses interaksi dan tujuan para bintang film dalam interaksi internasional semakin bermacam-macam dan rumit. Keliru satu konsekuensi penting dari semakin bergamnya bintang film dan rumitnya jaringan interaksi ini, kini istilah politik internasional cenderung tidak cocok lagi dipakai sebagai Keliru satu cabang disiplin ilmu korelasi internasional.
Istilah politik internasional intinya merupakan istilah tradisional yg sangat menekankan interaksi para bintang film negara bangsa. Dalam hal ini, kendati perang hambar kerap memilih pola interaksi bintang film negara bangsa, pada masa pasca perang hambar ini para penempuh studi politik internasional perlu melepaskan diri dari “cold war mentality”. Sementara itu, pola-pola interaksi politik dalam korelasi internasional kini sudah melibatkan interaksi antara bintang film negara dengan bintang film non-negara bangsa ibarat perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah dan bahkan kelompok-kelompok non-negara lainnya.
Oleh karnanya, istilah politik dunia lebih sempurna dipakai untuk menggantikan istilah politik internasional sebagai Keliru satu cabang dalam disiplin ilmu korelasi internasional. Dengan demikian, istilah politik dunia sanggup dikategorikan sebagai pola-pola korelasi politik yg didefinisikan setrik longgar yg melibatkan baik itu bintang film negara maupun non-negara.
Senada dengan hal tersebut, Bruce Russet dan kawan-kawan mengidentifikasikan politik dunia sebagai Keliru satu cabang disiplin ilmu korelasi internasional yg bersifat inklusif. Dalam konteks ini, politik dunia bakal mensintesakan banyak sekali pendekatan-pendekatan tradisional yg selama ini dipakai dalam politik internasional dengan banyak sekali pendekatan-pendekatan baru.
H. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Lincolin Arsyat (2000) memperlihatkan pengertian pembangunan ekonomi lokasi ialah “suatu proses dimana pemerintah lokasi dan masyarakatnya mengelola sumberdaya–sumberdaya yg ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah lokasi dengan sektor swasta untuk membuat suatu lapangan kerja gres dan merangsang perkembangan atrik ekonomi dalam wilayah tersebut”.
Dalam pembangunan ekonomi lokasi yg menjadi pokok permasalahannya ialah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yg di dasarkan pada kekhasan lokasi yg bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik setrik lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yg berasal dari lokasi tersebut dalam proses pembangunan untuk membuat kesempatan kerja gres dan merangsang peningkatan atrik ekonomi.
Pembangunan ekonomi lokasi ialah suatu proses yg meliputi pembentukan inisiatif-inisiatif baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yg ada untuk menghasilkan produk dan jasa yg lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.
Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi lokasi adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah lokasi dan masyarakatnya Musti setrik gotong royong mengambil inisiatif pembangunan lokasi. Oleh lantaran itu, pemerintah lokasi dengan pMaknasipasi masyarakatnya, dengan pertolongan sumber daya yg ada Musti bisa menghitung potensi sumber daya-sumber daya yg diharapkan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.
I. ETIKA PEMBANGUNAN
Di negara-negara berkembang, kiprah utama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah sebabnya banyak penulis yg menganalisis manajemen negara-negara berkembang menggunakan istilah birokrasi pembangunan atau manajemen pembangunan. Definisi yg sederhana menyampaikan bahwa pembangunan ialah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu ke arah keadaan lain yg lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, abdnegara manajemen diharapkan mempunyai komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya setrik efektif dan efisien. Dia Musti berorientasi kepada kegiatan, bisa memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, serta bisa merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke arah kemajuan.
Dengan demikian masuk akal lah apabila para direktur pembangunan diberi hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yg diharapkan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yg dimilikinya. Keleluasaan untuk mengambil kebijakan administrastif supaya pemerintahan sanggup berjalan setrik efektif dan proyek-proyek pembangunan yg kerapkali membutuhkan pengambilan keputusan yg cepat itu sanggup terlaksaa dengan lancar. Sayangnya, tidak setiap direktur menyadari bahwa mereka mengemban kiprah berat yg Musti selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
J. KEBEBASAN
Setrik sederhana kebebasan sanggup dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yg tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari iman bahwa setiap orang mempunyai hidupnya sendiri serta mempunyai hak untuk bertindak berdasarkan pilihannya sendiri kecuali jikalau pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yg sama dari orang lain. Itulah sebabnya, aturan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tetapi justru untuk menjamin kebebasan itu seendiri. Kebebasan ditantang manakala berhadapan dengan kewajiban moral. Dalam kaitan ini hal yg selalu dituntut untuk diperolehnya suatu kebebasan ialah tanggungjawab. Seorang Walikota mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yg menyangkut wilayahnya. Nasib warga kota atau wujud perkembangan wilayah yg dikuasainya mungkin sepenuhnya teergantung kepada apa yg dikatakan atau ditentukan oleh walikota tersebut. Tetapi kebebasan yg dimilikinya juga mensyaratkan tanggung jawab. Jika kebijakan yg diambil oleh walikota itu gagal, maka dialah yg pertama-tama mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut. Maka kebebasan insan mengandung pengertian:
• Kemampuan untuk memilih diri sendiri
• Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
• Ketentuan-syarat yg memungkinkan insan untuk melaksanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.
Oleh lantaran itu tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yg dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yg mesti dipikulnya.
Di negara-negara berkembang, kiprah utama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah sebabnya banyak penulis yg menganalisis manajemen negara-negara berkembang menggunakan istilah birokrasi pembangunan atau manajemen pembangunan. Definisi yg sederhana menyampaikan bahwa pembangunan ialah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu ke arah keadaan lain yg lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, abdnegara manajemen diharapkan mempunyai komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya setrik efektif dan efisien. Dia Musti berorientasi kepada kegiatan, bisa memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, serta bisa merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke arah kemajuan.
Dengan demikian masuk akal lah apabila para direktur pembangunan diberi hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yg diharapkan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yg dimilikinya. Keleluasaan untuk mengambil kebijakan administrastif supaya pemerintahan sanggup berjalan setrik efektif dan proyek-proyek pembangunan yg kerapkali membutuhkan pengambilan keputusan yg cepat itu sanggup terlaksaa dengan lancar. Sayangnya, tidak setiap direktur menyadari bahwa mereka mengemban kiprah berat yg Musti selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
J. KEBEBASAN
Setrik sederhana kebebasan sanggup dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yg tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari iman bahwa setiap orang mempunyai hidupnya sendiri serta mempunyai hak untuk bertindak berdasarkan pilihannya sendiri kecuali jikalau pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yg sama dari orang lain. Itulah sebabnya, aturan sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan tetapi justru untuk menjamin kebebasan itu seendiri. Kebebasan ditantang manakala berhadapan dengan kewajiban moral. Dalam kaitan ini hal yg selalu dituntut untuk diperolehnya suatu kebebasan ialah tanggungjawab. Seorang Walikota mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yg menyangkut wilayahnya. Nasib warga kota atau wujud perkembangan wilayah yg dikuasainya mungkin sepenuhnya teergantung kepada apa yg dikatakan atau ditentukan oleh walikota tersebut. Tetapi kebebasan yg dimilikinya juga mensyaratkan tanggung jawab. Jika kebijakan yg diambil oleh walikota itu gagal, maka dialah yg pertama-tama mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut. Maka kebebasan insan mengandung pengertian:
• Kemampuan untuk memilih diri sendiri
• Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
• Ketentuan-syarat yg memungkinkan insan untuk melaksanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.
Oleh lantaran itu tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yg dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yg mesti dipikulnya.
K. PERDAGANGAN SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI
Perdagangan setrik umum bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi pihak-pihak yg berdagang. Demikian pula halnya perdagangan antarnegara bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yg lebih tinggi bagi masing-masing negara. Dengan adanya perdagangan memungkinkan adanya ekspansi alternatif atau pilihan atas barang yg bisa dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu negara atau bangsa. Dengan perdagangan skala ekonomi yg paling efisien bagi suatu negara sanggup dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pencapaian skala ekonomi yg paling optimal dimungkinkan lantaran dengan adanya perdagangan ekspansi pasar sanggup dilaksanakan. Setrik teknis, perdagangan juga memungkinkan berkembangnya inovasi-inovasi teknologi baru, sehingga memperluas pilihan produksi dan konsumsi.
Efisien produksi tertinggi hanya dicapai apabila suatu negara sanggup memanfaatkan sumberdaya yg dimilikinya untuk memproduksi barang-barang yg paling besar permintaannya di pasaran dunia. Ini berMakna ada kecenderungan adanya spesialisasi antarnegara, lantaran sumber yg dikuasai setiap negara juga dispesialisasikan. Tetapi pada perkembangannya spesialisasi produksi antarnegara tidak selalu menguntungkan negara-negara itu terutama apabila dikaitkan dengan laba relatif antara negara yg berdagang.
“Terms of Trade” atau dasar pertukaran yg semakin tidak menguntungkan bagi barang-barang primer mendorong negara-negara penghasil barang-barang primer untuk berusaha mengadakan perkembangan sektor industri.
Efisien produksi tertinggi hanya dicapai apabila suatu negara sanggup memanfaatkan sumberdaya yg dimilikinya untuk memproduksi barang-barang yg paling besar permintaannya di pasaran dunia. Ini berMakna ada kecenderungan adanya spesialisasi antarnegara, lantaran sumber yg dikuasai setiap negara juga dispesialisasikan. Tetapi pada perkembangannya spesialisasi produksi antarnegara tidak selalu menguntungkan negara-negara itu terutama apabila dikaitkan dengan laba relatif antara negara yg berdagang.
“Terms of Trade” atau dasar pertukaran yg semakin tidak menguntungkan bagi barang-barang primer mendorong negara-negara penghasil barang-barang primer untuk berusaha mengadakan perkembangan sektor industri.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Geografi bukan sekedar peta, dan konfirmasifisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yg strategistidak cukup menimbulkan suatu negara berpengaruh, tapi gimana negara tersebut menerjemahkan elemen power ini setrik efektif supaya berkhasiat dalam mencapai kepentingan nasional, ialah yg terpenting.
Untuk mencapai harapan Poros Maritim Dunia tentu tidak bakal mudah. Terutama bagi Indonesia yg sudah berpuluh tahun berorientasi ke darat, komitmen untuk mengelola kekayaan maritime dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut niscaya bakal menemui tantangan dan kendala yg kebanyakan diantaranya mungkin sekali muncul dari internal Indonesia. Selama ini Indonesia belum pernah mencoba membangun setrik komprehensif dan berkelanjutan ekonomi maritime. Sehingga Indonesia belum pernah menikmati laba dari maritime, baik dari segi kemakmuran maupun efek di tingkat internasional. Namun bagi pihak yg meragu, hendaknya sanggup setrik bijaksana menengok kesuksesan ekonomi negara-negara maritime besar.
Bagi Indonesia, pengalaman Memasang surut sistem ekonomi aneh semenjak merkantilisme (VOC), etatisme ala tanam paksa, dan kapitalisme liberalisme, sangat membekas dan meninggalkan luka-luka dan kerawanan yg sulit dilupakan. Pengalaman pahit getir sistem ekonomi ”asing” yg semuanya menjajah dan menghisap rakyat Indonesia kita tolak melalui proklamasi Indonesia merdeka. Aturan-aturan main aneh yg hanya menguntungkan pihak aneh kita ubah dengan sistem ekonomi kekeluargaan, ”susunan” bangsa Indonesia sendiri.
PENUTUP
KESIMPULAN
Geografi bukan sekedar peta, dan konfirmasifisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yg strategistidak cukup menimbulkan suatu negara berpengaruh, tapi gimana negara tersebut menerjemahkan elemen power ini setrik efektif supaya berkhasiat dalam mencapai kepentingan nasional, ialah yg terpenting.
Untuk mencapai harapan Poros Maritim Dunia tentu tidak bakal mudah. Terutama bagi Indonesia yg sudah berpuluh tahun berorientasi ke darat, komitmen untuk mengelola kekayaan maritime dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut niscaya bakal menemui tantangan dan kendala yg kebanyakan diantaranya mungkin sekali muncul dari internal Indonesia. Selama ini Indonesia belum pernah mencoba membangun setrik komprehensif dan berkelanjutan ekonomi maritime. Sehingga Indonesia belum pernah menikmati laba dari maritime, baik dari segi kemakmuran maupun efek di tingkat internasional. Namun bagi pihak yg meragu, hendaknya sanggup setrik bijaksana menengok kesuksesan ekonomi negara-negara maritime besar.
Bagi Indonesia, pengalaman Memasang surut sistem ekonomi aneh semenjak merkantilisme (VOC), etatisme ala tanam paksa, dan kapitalisme liberalisme, sangat membekas dan meninggalkan luka-luka dan kerawanan yg sulit dilupakan. Pengalaman pahit getir sistem ekonomi ”asing” yg semuanya menjajah dan menghisap rakyat Indonesia kita tolak melalui proklamasi Indonesia merdeka. Aturan-aturan main aneh yg hanya menguntungkan pihak aneh kita ubah dengan sistem ekonomi kekeluargaan, ”susunan” bangsa Indonesia sendiri.
0 Response to "Makalah Indonesia Sebagai Poros Laut Dunia"