Bpjs Kesehatan Cabut Tiga Pelayanan Kesehatan? Ini Curhat Netizen

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan tidak lagi menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, menjelaskan bahwa ketiga pelayanan kesehatan itu tetap dijamin oleh BPJS. Terbitnya tiga Peraturan Direktur yang belaku per 25 Juli 2018 tersebut untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.






"Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 wacana Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, Jumat (27/7/2018), menyerupai dikutip Republika.

Lebih jauh Nopi menjelaskan, kebijakan tiga peraturan tersebut dilakukan Agar penerima kegiatan JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.

"Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas wacana sustainibilitas Program JKN-KIS di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujarnya.

Disinggung mengenai kondisi BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit, Nopi enggan berkomentar banyak.

Ia menekankan bahwa dengan tiga peraturan tersebut bukan berMakna ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penerima JKN-KIS. Namun, penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan diubahsuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan ketika ini.





Menanggapi informasi pencabutan tiga pelayanan kesehatan tersebut, banyak netizen mengeluh.

“Alasan BPJS ini alasan klasik dan keputusan BPJS ini keputusan yang instan serta mencerminkan hasil pedoman yang dangkal,” kata Febry Marindra, Sabtu (28/7/2018).

“Ini akhir tata kelola negara yang amburadul. BPJS rugi, rakyat kecil yang kesusahan,” kata Ahmad Naji Fuadi.

“Wah ini sih bisa jadi orang males bayar BPJS, bener ga ya tolong yg berkompeten jawab masalah. ini dengan data yg benar jangan bikin bingung masyarakat kapan Indonesia maju,” kata Usman bachri.

“Ibu hamil, persalinan, kesehatan balita termasuk imunisasi yaitu sesuatu yang sangat kritikal. Karena klo kehamilan sehat, persalinan, lancar (ibu sehat, bayi sehat) balita sehat, insha Allah bakal tumbuh menjadi warga negara yg produktive. Bagi negara ibni yaitu aset yg laur biasa. Sebaliknya bila kehamilan ibu bermasaalah, persalainan bermaslah, kesehatan balita bermaslah, ini bakal melahirkan generasi yg bisa-bisa jadi beban masyarakat/negara. Oleh hasilnya di negara maju manapun urusan ibu hamil dan kesehatn balita menjadi prioritas utama, alasannya yaitu merupakan investasi yang paling strategis. Lha negeri kita kok malah mengorbankan ini dengan alasan penghematan. Lha ya namanya keblinger. #2019GantiPresiden,” kata Ujang Doang.



“Orang miskin dihentikan sakit katarak,” kata Bambang Dwiraharji. [Ibnu K/Tarbiyah]