BUKU SAKU UJIAN NASIONAL (UN) TAHUN PELAJARAN 2017/2018
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2017
KATA PENGANTAR
Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan akseptor didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN ialah untuk melaksanakan pemetaan tingkat pencapaian hasil berguru siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan adanya sistem evaluasi yang sanggup diandalkan (credible), sanggup diterima (acceptable), dan sanggup dipertanggunggugatkan (accountable).
Pelaksanaan UN Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 perihal Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Dalam implementasinya, pelaksanaan UN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 044/P/BSNP/XI/2017, tanggal 28 November 2017 perihal Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.
Perubahan penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dibandingkan Tahun Pelajaran
2016/2017, di antaranya: (1) ekspansi jangkauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hingga ke Pendidikan Kesetaraan, (2) perubahan kiprah LPMP, (3) hukuman dan pelanggaran pada pelaksanaan UN, dan (4) metode sosialisasi UN.
Buku saku “Tanya Jawab UN” ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) dengan tujuan untuk menunjukkan informasi yang terperinci dan ringkas perihal pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan sanggup membantu upaya sosialisasi kebijakan UN untuk mencapai target dengan baik dan sanggup meningkatkan kualitas pelaksanaan UN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Masukan dan saran dari banyak sekali pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat
diharapkan. Semoga buku saku ini sanggup menunjukkan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaran UN.
Jakarta, Desember 2017
Tim Penyusun
I. KEBIJAKAN UMUM UJIAN NASIONAL
A. Tujuan dan Manfaat UN
1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?
a. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran
tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
b. UN sebagai sub-sistem evaluasi dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah
satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu
pendidikan.
2. Apakah manfaat hasil UN?
Hasil UN dipakai untuk:
a. pemetaan mutu agenda pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
c. dasar pelatihan dan pemberian pemberian kepada satuan pendidikan untuk pemerataan
dan peningkatan mutu pendidikan.
3. Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?
Pemerintah Daerah sanggup memanfaatkan hasil UN untuk melaksanakan perencanaan program
pelatihan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan
berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global.
B. Kriteria Kelulusan Peserta Didik
1. Apakah kriteria kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan?
a. menuntaskan seluruh agenda pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidikan.
2. Mengapa penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan sesudah hasil UN
dikeluarkan?
a. Setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan
secara nasional.
b. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun
yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.
3. Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?
a. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang dibiayai
pemerintah.
b. UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara
nasional.
4. Apabila siswa tidak sanggup mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK
apakah sanggup diluluskan dari satuan pendidikan?
Kelulusan dari satuan pendidikan belum sanggup ditetapkan sebab siswa tersebut belum
mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya, sebab sesuai
dengan ketentuan dalam PP, siswa wajib mengikuti UN satu kali yang didanai oleh
pemerintah.
5. Siapakah yang memilih kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan?
Kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan
menurut rapat dewan guru atau tutor.
6. Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalamn Ujian Nasional?
Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup,
dan kurang.
Penilaian pencapaian kompetensi lulusan dalam UN didasarkan pada rentang nilai 0 sampai
100 dengan kategori sebagai berikut:
a. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100
b. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85
c. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70
d. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55
Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
Gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan
pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori
Kejuruan.
Kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
C. Pelaksanaan UN 2018
1. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?
Dalam satu tahun pelajaran, UN dilaksanakan tiga kali yaitu UN Utama, UN Susulan, dan UN
untuk Perbaikan.
2. Siapa yang berhak mengikuti UN Susulan?
Yang berhak mengikuti UN susulan ialah akseptor didik yang berhalangan mengikuti UN
Utama sebab alasan tertentu yang sanggup diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan
disertai bukti yang sah.
3. Siapa yang berhak mengikuti UN untuk Perbaikan?
Yang berhak mengikuti UN untuk perbaikan ialah akseptor didik yang telah terdaftar sebagai
akseptor ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan April 2018 sebab alasan tertentu dan
disertai bukti yang sah; atau akseptor UN Tahun Pelajaran 2016/2017 atau 2017/2018 yang
belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.
4. Apakah masih terdapat Ujian Sekolah (US)?
US telah digabungkan menjasi USBN, sehingga USBN berfungsi sebagai US.
5. Apa persamaan dan perbedaan yang fundamental antara UN dan USBN?
UN dan USBN pada prinsipnya mengukur Standar Kompetensi Lulusan. Perbedaan antara UN
dan USBN sebagai berikut. 
6. Bagaimanakah pembiayaan pelaksanaan UN di satuan pendidikan?
4. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi siswa dan satuan pendidikan?
BUKU SAKU
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2017
KATA PENGANTAR
Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan akseptor didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN ialah untuk melaksanakan pemetaan tingkat pencapaian hasil berguru siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan adanya sistem evaluasi yang sanggup diandalkan (credible), sanggup diterima (acceptable), dan sanggup dipertanggunggugatkan (accountable).
Pelaksanaan UN Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 perihal Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Dalam implementasinya, pelaksanaan UN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 044/P/BSNP/XI/2017, tanggal 28 November 2017 perihal Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.
Perubahan penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dibandingkan Tahun Pelajaran
2016/2017, di antaranya: (1) ekspansi jangkauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hingga ke Pendidikan Kesetaraan, (2) perubahan kiprah LPMP, (3) hukuman dan pelanggaran pada pelaksanaan UN, dan (4) metode sosialisasi UN.
Buku saku “Tanya Jawab UN” ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) dengan tujuan untuk menunjukkan informasi yang terperinci dan ringkas perihal pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan sanggup membantu upaya sosialisasi kebijakan UN untuk mencapai target dengan baik dan sanggup meningkatkan kualitas pelaksanaan UN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Masukan dan saran dari banyak sekali pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat
diharapkan. Semoga buku saku ini sanggup menunjukkan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaran UN.
Jakarta, Desember 2017
Tim Penyusun
TANYA JAWAB
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2018
I. KEBIJAKAN UMUM UJIAN NASIONAL
A. Tujuan dan Manfaat UN
1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?
a. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran
tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
b. UN sebagai sub-sistem evaluasi dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah
satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu
pendidikan.
2. Apakah manfaat hasil UN?
Hasil UN dipakai untuk:
a. pemetaan mutu agenda pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
c. dasar pelatihan dan pemberian pemberian kepada satuan pendidikan untuk pemerataan
dan peningkatan mutu pendidikan.
3. Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?
Pemerintah Daerah sanggup memanfaatkan hasil UN untuk melaksanakan perencanaan program
pelatihan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan
berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global.
B. Kriteria Kelulusan Peserta Didik
1. Apakah kriteria kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan?
a. menuntaskan seluruh agenda pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidikan.
2. Mengapa penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan sesudah hasil UN
dikeluarkan?
a. Setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan
secara nasional.
b. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun
yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.
3. Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?
a. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang dibiayai
pemerintah.
b. UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara
nasional.
4. Apabila siswa tidak sanggup mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK
apakah sanggup diluluskan dari satuan pendidikan?
Kelulusan dari satuan pendidikan belum sanggup ditetapkan sebab siswa tersebut belum
mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya, sebab sesuai
dengan ketentuan dalam PP, siswa wajib mengikuti UN satu kali yang didanai oleh
pemerintah.
5. Siapakah yang memilih kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan?
Kelulusan akseptor didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan
menurut rapat dewan guru atau tutor.
6. Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalamn Ujian Nasional?
Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup,
dan kurang.
Penilaian pencapaian kompetensi lulusan dalam UN didasarkan pada rentang nilai 0 sampai
100 dengan kategori sebagai berikut:
a. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100
b. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85
c. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70
d. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55
Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
Gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan
pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori
Kejuruan.
Kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
C. Pelaksanaan UN 2018
1. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?
Dalam satu tahun pelajaran, UN dilaksanakan tiga kali yaitu UN Utama, UN Susulan, dan UN
untuk Perbaikan.
2. Siapa yang berhak mengikuti UN Susulan?
Yang berhak mengikuti UN susulan ialah akseptor didik yang berhalangan mengikuti UN
Utama sebab alasan tertentu yang sanggup diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan
disertai bukti yang sah.
3. Siapa yang berhak mengikuti UN untuk Perbaikan?
Yang berhak mengikuti UN untuk perbaikan ialah akseptor didik yang telah terdaftar sebagai
akseptor ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan April 2018 sebab alasan tertentu dan
disertai bukti yang sah; atau akseptor UN Tahun Pelajaran 2016/2017 atau 2017/2018 yang
belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.
4. Apakah masih terdapat Ujian Sekolah (US)?
US telah digabungkan menjasi USBN, sehingga USBN berfungsi sebagai US.
5. Apa persamaan dan perbedaan yang fundamental antara UN dan USBN?
UN dan USBN pada prinsipnya mengukur Standar Kompetensi Lulusan. Perbedaan antara UN
dan USBN sebagai berikut.
Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) untuk pendidikan formal atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk
pendidikan kesetaraan baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di
Kementerian Agama.
7. Mengapa pada mata ujian Matematika terdapat isian singkat?
Tujuan soal dengan isian singkat ialah untuk memvariasikan bentuk soal, mengukur tingkat
pemahaman, memberi keleluasaan siswa dalam menjawab pertanyaan, mengukur
kemampuan siswa dalam berfikir logis dan sistematis, serta untuk mengurangi kemungkinan
siswa menebak jawaban.
Bentuk soal isian singkat akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal untuk mata ujian
Matematika.
D. Akreditasi
1. Salah satu syarat satuan pendidikan pelaksana UN ialah terakreditasi. Bagaimana
dengan satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, namun hingga waktu
pelaksanaan UN belum dilakukan visitasi oleh asesor. Apakah status akreditasinya masih
sah?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akrediasi Nasional status pengukuhan satuan pendidikan tersebut masih sah. Dengan
demikian satuan pendidikan tersebut masih memenuhi kelayakan sebagai pelaksana UN.
2. Jika satu PKBM mempunyai dua program, yaitu agenda paket B dan agenda paket C, untuk
agenda paket C sudah terakreditasi, tetapi untuk agenda paket B belum. Apakah PKBM
berwewenang melaksanakan UN untuk kedua agenda tersebut?
PKBM tersebut hanya berwewenang melaksanakan UN untuk pendidikan kesetaraan
agenda paket C saja. Sedangkan untuk agenda paket B, PKBM tersebut mesti bergabung
dengan PKBM yang sudah terakreditasi atau bergabung ke pendidikan formal pelaksana UN.
3. Dalam satu sekolah/ madrasah, apakah memungkinkan ujian dilaksanakan dengan dua
moda, yaitu UNBK dan UNKP?
Dalam satu sekolah/madrasah hanya ada satu moda pelaksanaan UN. Sekolah/madrasah
yang ditetapkan sebagai pelaksana UNBK harus melaksanakan UNBK untuk seluruh peserta,
termasuk akseptor ujian dari satuan pendidikan yang bergabung. Demikian juga
sekolah/madarasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP.
4. Bagaimana cara memilih pilihan mata pelajaran sesuai jurusan untuk akseptor UN pada
Sekolah Menengan Atas sederajat?
Penentuan pemilihan mata pelajaran yang diujikan dalam UN untuk siswa Sekolah Menengan Atas sederajat
sepenuhnya menjadi wewenang dan pilihan siswa yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh
satuan pendidikan. Sebab setiap siswa, meskipun pada jurusan yang sama, memiliki
keunikan dan perbedaan tersendiri. Satuan pendidikan berperan mengkoordinir dan mendata
hasil pemilihan tersebut dan melaporkannya ke Panitia UN Tingkat Provinsi untuk
diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.
E. Bahan Ujian Nasional
1. Bagaimana penyusunan kisi-kisi UN 2018?
a. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2017/2018 disusun menurut kriteria pencapaian
kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
b. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi.
2. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?
Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal
melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen sekolah tinggi tinggi, anggota BSNP, dan
pakar evaluasi pendidikan.
3. Mengapa akseptor ujian dalam satu ruang ujian mendapat paket soal yang berbeda?
Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan
kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel
dengan integritas yang tinggi.
4. Apabila jarak antara tempat penyimpanan materi UN di kabupaten/kota dengan satuan
pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk
memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN,
apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan materi UN di suatu
kabupaten/kota?
Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN
dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
F. Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)
1. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?
Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap akseptor UN. Oleh
sebab itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal
sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing
kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.
2. Bagaimanakah kalau ada akseptor UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau
rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal
dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal gres secara utuh termasuk LJUN.
3. Bagaimanakah kalau ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?
Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah
soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang
terdekat.
4. Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?
Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan tidak boleh
dibaca oleh pengawas. Setelah final ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara. Selanjutnya satuan pendidikan
mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat
kabupaten/kota.
5. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?
Soal UN sesudah dipakai disimpan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan
sesudah pengumuman kelulusan dan sesudah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita
agenda pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun
mekanisme pemusnahan soal sebagai berikut:
a. dilakukan oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan.
b. dilakukan dengan cara pembakaran atau memakai alat penghancur dokumen/CD
6. Bagaimana pengumpulan LJUN?
a. Panitia UN tingkat satuan pendidikan mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada
Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat
Provinsi.
b. Khusus untuk SILN, panitia UN tingkat satuan pendidikan mengirim LJUN eksklusif ke
Panitia UN Tingkat Pusat.
7. Bagaimanakah pemindaian LJUN?
Pemindaian LJUN seluruh jenjang, termasuk UN Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi.
G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian
1. Bagaimana memilih penempatan akseptor didik dalam ruang ujian?
a. Penempatan akseptor UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan dan memperhatikan nomor
urut peserta.
b. Untuk UNKP, setiap ruang diisi 20 peserta, sedangkan untuk UNBK idealnya setiap
ruang juga diisi 20 peserta, namun kalau tidak memungkinkan maka pengaturannya
diubahsuaikan dengan kapasitas komputer yang ada di setiap ruang.
2. Bagaimanakan pengaturan tempat duduk akseptor UNBK?
Tempat duduk akseptor UNBK diatur sebagai berikut.
a. Satu komputer untuk satu orang akseptor ujian untuk satu sesi ujian.
b. Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun semoga antarpeserta
tidak sanggup saling melihat layar komputer dan berkomunikasi.
c. Penempatan akseptor ujian sesuai dengan nomor akseptor untuk setiap sesi ujian.
H. Waktu Pelaksanaan UN
1. Kapan agenda pelaksanaan UN tahun 2018?
Jadwal pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018
Sekolah (BOS) untuk pendidikan formal atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk
pendidikan kesetaraan baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di
Kementerian Agama.
7. Mengapa pada mata ujian Matematika terdapat isian singkat?
Tujuan soal dengan isian singkat ialah untuk memvariasikan bentuk soal, mengukur tingkat
pemahaman, memberi keleluasaan siswa dalam menjawab pertanyaan, mengukur
kemampuan siswa dalam berfikir logis dan sistematis, serta untuk mengurangi kemungkinan
siswa menebak jawaban.
Bentuk soal isian singkat akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal untuk mata ujian
Matematika.
D. Akreditasi
1. Salah satu syarat satuan pendidikan pelaksana UN ialah terakreditasi. Bagaimana
dengan satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, namun hingga waktu
pelaksanaan UN belum dilakukan visitasi oleh asesor. Apakah status akreditasinya masih
sah?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akrediasi Nasional status pengukuhan satuan pendidikan tersebut masih sah. Dengan
demikian satuan pendidikan tersebut masih memenuhi kelayakan sebagai pelaksana UN.
2. Jika satu PKBM mempunyai dua program, yaitu agenda paket B dan agenda paket C, untuk
agenda paket C sudah terakreditasi, tetapi untuk agenda paket B belum. Apakah PKBM
berwewenang melaksanakan UN untuk kedua agenda tersebut?
PKBM tersebut hanya berwewenang melaksanakan UN untuk pendidikan kesetaraan
agenda paket C saja. Sedangkan untuk agenda paket B, PKBM tersebut mesti bergabung
dengan PKBM yang sudah terakreditasi atau bergabung ke pendidikan formal pelaksana UN.
3. Dalam satu sekolah/ madrasah, apakah memungkinkan ujian dilaksanakan dengan dua
moda, yaitu UNBK dan UNKP?
Dalam satu sekolah/madrasah hanya ada satu moda pelaksanaan UN. Sekolah/madrasah
yang ditetapkan sebagai pelaksana UNBK harus melaksanakan UNBK untuk seluruh peserta,
termasuk akseptor ujian dari satuan pendidikan yang bergabung. Demikian juga
sekolah/madarasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP.
4. Bagaimana cara memilih pilihan mata pelajaran sesuai jurusan untuk akseptor UN pada
Sekolah Menengan Atas sederajat?
Penentuan pemilihan mata pelajaran yang diujikan dalam UN untuk siswa Sekolah Menengan Atas sederajat
sepenuhnya menjadi wewenang dan pilihan siswa yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh
satuan pendidikan. Sebab setiap siswa, meskipun pada jurusan yang sama, memiliki
keunikan dan perbedaan tersendiri. Satuan pendidikan berperan mengkoordinir dan mendata
hasil pemilihan tersebut dan melaporkannya ke Panitia UN Tingkat Provinsi untuk
diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.
E. Bahan Ujian Nasional
1. Bagaimana penyusunan kisi-kisi UN 2018?
a. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2017/2018 disusun menurut kriteria pencapaian
kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
b. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi.
2. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?
Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal
melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen sekolah tinggi tinggi, anggota BSNP, dan
pakar evaluasi pendidikan.
3. Mengapa akseptor ujian dalam satu ruang ujian mendapat paket soal yang berbeda?
Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan
kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel
dengan integritas yang tinggi.
4. Apabila jarak antara tempat penyimpanan materi UN di kabupaten/kota dengan satuan
pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk
memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN,
apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan materi UN di suatu
kabupaten/kota?
Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN
dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
F. Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)
1. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?
Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap akseptor UN. Oleh
sebab itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal
sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing
kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.
2. Bagaimanakah kalau ada akseptor UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau
rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal
dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal gres secara utuh termasuk LJUN.
3. Bagaimanakah kalau ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?
Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah
soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang
terdekat.
4. Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?
Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan tidak boleh
dibaca oleh pengawas. Setelah final ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara. Selanjutnya satuan pendidikan
mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat
kabupaten/kota.
5. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?
Soal UN sesudah dipakai disimpan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan
sesudah pengumuman kelulusan dan sesudah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita
agenda pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun
mekanisme pemusnahan soal sebagai berikut:
a. dilakukan oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN Tingkat Satuan
Pendidikan.
b. dilakukan dengan cara pembakaran atau memakai alat penghancur dokumen/CD
6. Bagaimana pengumpulan LJUN?
a. Panitia UN tingkat satuan pendidikan mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada
Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat
Provinsi.
b. Khusus untuk SILN, panitia UN tingkat satuan pendidikan mengirim LJUN eksklusif ke
Panitia UN Tingkat Pusat.
7. Bagaimanakah pemindaian LJUN?
Pemindaian LJUN seluruh jenjang, termasuk UN Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi.
G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian
1. Bagaimana memilih penempatan akseptor didik dalam ruang ujian?
a. Penempatan akseptor UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan dan memperhatikan nomor
urut peserta.
b. Untuk UNKP, setiap ruang diisi 20 peserta, sedangkan untuk UNBK idealnya setiap
ruang juga diisi 20 peserta, namun kalau tidak memungkinkan maka pengaturannya
diubahsuaikan dengan kapasitas komputer yang ada di setiap ruang.
2. Bagaimanakan pengaturan tempat duduk akseptor UNBK?
Tempat duduk akseptor UNBK diatur sebagai berikut.
a. Satu komputer untuk satu orang akseptor ujian untuk satu sesi ujian.
b. Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun semoga antarpeserta
tidak sanggup saling melihat layar komputer dan berkomunikasi.
c. Penempatan akseptor ujian sesuai dengan nomor akseptor untuk setiap sesi ujian.
H. Waktu Pelaksanaan UN
1. Kapan agenda pelaksanaan UN tahun 2018?
Jadwal pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018
2. Mengapa terdapat perbedaan agenda pelaksanaan antara SMA/MA dan SMK/MAK?
Perbedaan agenda tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan UN dengan
prinsip membuatkan sumber (resource sharing).
3. Mengapa ada pilihan hari Minggu atau Senin pada pelaksanaan UN untuk Pendidikan
Kesetaraan?
Adanya pilihan hari tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keleluasaan bagi peserta
maupun pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan yang akan menjalankan ibadah
keagamaan.
4. Apakah siswa pada dikala pelaksanaan UN tersangkut masalah aturan sanggup mengikuti UN?
Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai
akseptor UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan abdnegara aturan yang terkait.
5. Apakah siswa pada dikala pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit dapat
mengikuti UN?
Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syaratsyarat sebagai akseptor UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai
berikut:
Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan
koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan
rumah sakit.
Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, sesudah kondisi kesehatannya
memungkinkan, siswa tersebut sanggup mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di
sekolah atau di rumah sakit.
I. UN susulan
1. Apakah ada UN susulan?
Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi akseptor didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN
yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
2. Jika pada dikala UN Susulan akseptor masih sakit dan tidak bisa mengikuti UN Susulan,
kapan yang bersangkutan mengikuti UN?
Peserta UN yang bersangkutan mengikuti UN pada tahun berikutnya.
J. Pengawas UN
1. Mengingat dalam pelaksanaan UN kini Perguruan Tinggi tidak berperan dalam
pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melaksanakan fungsi pengawasan di satuan
pendidikan?
Dinas kabupaten/kota memutuskan pengawas ruang UN melalui koordinasi dengan Satuan
Pendidikan.
2. Siapakah yang melaksanakan pengawasan di ruang ujian?
Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru dengan
kriteria:
a. mempunyai sikap dan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh
kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
d. tidak berasal dari sekolah yang sama dari akseptor UN; dan
e. bersedia menandatangani pakta integritas.
K. Peran LPMP
Apakah kiprah utama LPMP dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018?
Peran Utama LPMP adalah:
o sebagai narasumber sosialisasi UN di tingkat provinsi
o melaksanakan pemindaian dan skoring untuk LJUN SMA/MA dan SMK/MAK
o membantu dinas provinsi dalam pemindaian dan skoring untuk LJUN SMP/MTs,
Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya
L. Perbandingan UN 2017 dengan UN 2018
Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2017 dengan UN 2018?
Perbedaan agenda tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan UN dengan
prinsip membuatkan sumber (resource sharing).
3. Mengapa ada pilihan hari Minggu atau Senin pada pelaksanaan UN untuk Pendidikan
Kesetaraan?
Adanya pilihan hari tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keleluasaan bagi peserta
maupun pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan yang akan menjalankan ibadah
keagamaan.
4. Apakah siswa pada dikala pelaksanaan UN tersangkut masalah aturan sanggup mengikuti UN?
Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai
akseptor UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan abdnegara aturan yang terkait.
5. Apakah siswa pada dikala pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit dapat
mengikuti UN?
Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syaratsyarat sebagai akseptor UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai
berikut:
Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan
koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan
rumah sakit.
Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, sesudah kondisi kesehatannya
memungkinkan, siswa tersebut sanggup mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di
sekolah atau di rumah sakit.
I. UN susulan
1. Apakah ada UN susulan?
Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi akseptor didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN
yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
2. Jika pada dikala UN Susulan akseptor masih sakit dan tidak bisa mengikuti UN Susulan,
kapan yang bersangkutan mengikuti UN?
Peserta UN yang bersangkutan mengikuti UN pada tahun berikutnya.
J. Pengawas UN
1. Mengingat dalam pelaksanaan UN kini Perguruan Tinggi tidak berperan dalam
pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melaksanakan fungsi pengawasan di satuan
pendidikan?
Dinas kabupaten/kota memutuskan pengawas ruang UN melalui koordinasi dengan Satuan
Pendidikan.
2. Siapakah yang melaksanakan pengawasan di ruang ujian?
Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru dengan
kriteria:
a. mempunyai sikap dan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh
kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
d. tidak berasal dari sekolah yang sama dari akseptor UN; dan
e. bersedia menandatangani pakta integritas.
K. Peran LPMP
Apakah kiprah utama LPMP dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2017/2018?
Peran Utama LPMP adalah:
o sebagai narasumber sosialisasi UN di tingkat provinsi
o melaksanakan pemindaian dan skoring untuk LJUN SMA/MA dan SMK/MAK
o membantu dinas provinsi dalam pemindaian dan skoring untuk LJUN SMP/MTs,
Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya
L. Perbandingan UN 2017 dengan UN 2018
Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2017 dengan UN 2018?
M. Pelanggaran dan Sanksi
1. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi akseptor UN?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh akseptor ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
· meminjam alat tulis dari akseptor ujian;
· tidak membawa kartu ujian.
· menanyakan perihal teknis UNBK pada akseptor lain.
Sanksi diberi peringatan ekspresi oleh pengawas ruang.
b. Pelanggaran sedang yaitu menciptakan kegaduhan di dalam ruang ujian, dengan hukuman yang
diberikan berupa peniadaan ujian pada mata pelajaran bersangkutan.
c. Pelanggaran berat meliputi:
· membawa contekan ke ruang ujian;
· kerjasama dengan akseptor ujian;
· menyontek atau memakai kunci jawaban; dan/atau
· membawa HP ke dalam ruang ujian.
dengan hukuman dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk
mata pelajaran bersangkutan.
2. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi pengawas ruang ujian?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh pengawas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
· lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang sanggup mengganggu konsentrasi peserta
ujian;
· lalai membantu akseptor ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau
· lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur
yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan sempurna waktu.
Pengawas yang melaksanakan pelanggaran ringan diberikan hukuman yang berupa
pembebastugasan sebagai pengawas ruang ujian.
b. Pelanggaran sedang meliputi:
· lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menjadikan penundaan waktu ujian
di atas 30 menit.
· tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
c. Pelanggaran berat meliputi:
· memberi contekan;
· membantu akseptor ujian dalam menjawab soal;
· menyebarkan/membacakan kunci balasan kepada akseptor ujian;
· mengganti dan mengisi LJUN atau balasan UNBK; atau
· lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
· memakai alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat
merekam gambar;
· menyidik dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP);
dan/atau
· memakai alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca materi yang tidak
terkait UN.
Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi
pembebastugasan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi hukuman sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan.
II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)
1. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya memutuskan sekolah/ madrasah pelaksana UNKP.
b. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP tidak melaksanakan UNBK.
2. Penetapan Pengawas Ruang UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
memutuskan pengawas ruang UNKP yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
b. Mekanisme Penetapan Pengawas
· Sekolah/Madrasah mengirimkan tawaran calon pengawas ke Panitia UN Tingkat
Provinsi atau Kabupaten/Kota.
· Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
memutuskan pengawas ruang ujian.
3. Apakah kriteria satuan pendidikan sanggup menjadi pelaksana UNKP?
Kriteria bagi pelaksana UNKP sebagai berikut:
a. telah terakreditasi,
b. tidak mempunyai sarana, prasarana, dan jalan masuk untuk melaksanakan UNBK,
c. berada di tempat 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), dan
d. diusulkan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya dan mendapat persetujuan dari
panitia UN tingkat pusat
III. UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)
1. Apakah yang dimaksud dengan UNBK?
a. UNBK ialah UN dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan perangkat
lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional untuk menampilkan
soal dan proses menjawabnya dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertulis.
b. UNBK Tahun 2018 merupakan ekspansi dari UNBK yang telah dilaksanakan pada Tahun
2017. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
c. Koneksi online diperlukan pada dikala sinkronisasi naskah soal dan pengiriman hasil ujian ke
server pusat, sedangkan pada dikala pelaksanaan ujian akan dilakukan offline dan
memakai server lokal.
2. Apakah kriteria satuan pendidikan sanggup ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?
Kriteria bagi pelaksana UNBK sebagai berikut:
a. telah terakreditasi
b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan
c. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat, antara
lain:
· tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan;
· server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
· jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
· koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
· asupan listrik yang memadai (diutamakan mempunyai genset dengan kapasitas yang
memadai ); dan
· ruangan ujian yang memadai.
3. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi pemerintah?
Manfaat UNBK dibandingkan UNKP bagi pemerintah pusat, diantaranya:
1. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi akseptor UN?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh akseptor ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
· meminjam alat tulis dari akseptor ujian;
· tidak membawa kartu ujian.
· menanyakan perihal teknis UNBK pada akseptor lain.
Sanksi diberi peringatan ekspresi oleh pengawas ruang.
b. Pelanggaran sedang yaitu menciptakan kegaduhan di dalam ruang ujian, dengan hukuman yang
diberikan berupa peniadaan ujian pada mata pelajaran bersangkutan.
c. Pelanggaran berat meliputi:
· membawa contekan ke ruang ujian;
· kerjasama dengan akseptor ujian;
· menyontek atau memakai kunci jawaban; dan/atau
· membawa HP ke dalam ruang ujian.
dengan hukuman dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk
mata pelajaran bersangkutan.
2. Apakah jenis pelanggaran dan hukuman bagi pengawas ruang ujian?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh pengawas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
· lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang sanggup mengganggu konsentrasi peserta
ujian;
· lalai membantu akseptor ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau
· lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur
yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan sempurna waktu.
Pengawas yang melaksanakan pelanggaran ringan diberikan hukuman yang berupa
pembebastugasan sebagai pengawas ruang ujian.
b. Pelanggaran sedang meliputi:
· lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menjadikan penundaan waktu ujian
di atas 30 menit.
· tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
c. Pelanggaran berat meliputi:
· memberi contekan;
· membantu akseptor ujian dalam menjawab soal;
· menyebarkan/membacakan kunci balasan kepada akseptor ujian;
· mengganti dan mengisi LJUN atau balasan UNBK; atau
· lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
· memakai alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat
merekam gambar;
· menyidik dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP);
dan/atau
· memakai alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca materi yang tidak
terkait UN.
Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi
pembebastugasan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi hukuman sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan.
II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)
1. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya memutuskan sekolah/ madrasah pelaksana UNKP.
b. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP tidak melaksanakan UNBK.
2. Penetapan Pengawas Ruang UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
memutuskan pengawas ruang UNKP yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
b. Mekanisme Penetapan Pengawas
· Sekolah/Madrasah mengirimkan tawaran calon pengawas ke Panitia UN Tingkat
Provinsi atau Kabupaten/Kota.
· Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
memutuskan pengawas ruang ujian.
3. Apakah kriteria satuan pendidikan sanggup menjadi pelaksana UNKP?
Kriteria bagi pelaksana UNKP sebagai berikut:
a. telah terakreditasi,
b. tidak mempunyai sarana, prasarana, dan jalan masuk untuk melaksanakan UNBK,
c. berada di tempat 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), dan
d. diusulkan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya dan mendapat persetujuan dari
panitia UN tingkat pusat
III. UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)
1. Apakah yang dimaksud dengan UNBK?
a. UNBK ialah UN dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan perangkat
lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional untuk menampilkan
soal dan proses menjawabnya dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertulis.
b. UNBK Tahun 2018 merupakan ekspansi dari UNBK yang telah dilaksanakan pada Tahun
2017. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
c. Koneksi online diperlukan pada dikala sinkronisasi naskah soal dan pengiriman hasil ujian ke
server pusat, sedangkan pada dikala pelaksanaan ujian akan dilakukan offline dan
memakai server lokal.
2. Apakah kriteria satuan pendidikan sanggup ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?
Kriteria bagi pelaksana UNBK sebagai berikut:
a. telah terakreditasi
b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan
c. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat, antara
lain:
· tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan;
· server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
· jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
· koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
· asupan listrik yang memadai (diutamakan mempunyai genset dengan kapasitas yang
memadai ); dan
· ruangan ujian yang memadai.
3. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi pemerintah?
Manfaat UNBK dibandingkan UNKP bagi pemerintah pusat, diantaranya:
· Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan
hasil cetak soal.
· Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN.
· Gambar menjadi lebih jelas.
· Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk ‘low vision’ tulisan dan
gambar bisa diperbesar.
· Hasil UN sanggup diolah dan diumumkan secara lebih cepat.
· UN sanggup dilakukan beberapa kali dalam setahun.
· Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.
5. Bagaimanakah materi ujian UNBK?
Bahan UNBK disusun menurut kisi-kisi UN tahun pelajaran 2017/2018 sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam
perangkat lunak UNBK.
6. Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?
Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat langsung, yaitu pengawas ruang,
proktor, dan teknisi.
a. Pengawas ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin
kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
b. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang diberi
kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
c. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang melaksanakan
UNBK dan mempunyai kiprah membantu proktor dan akseptor ujian berkaitan dengan teknis
yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan, dan sumber daya
listrik selama UNBK berlangsung.
7. Bagaimana mekanisme resource sharing dalam pelaksanaan UNBK?
a. Mekanisme resource sharing dapat dilakukan lintas jenjang (menggunakan fasilitas
sekolah tinggi tinggi) dan lembaga/instansi).
b. Berbagi sumber daya diatur dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai
kewenangannya.
c. Biaya yang timbul dari pelaksanaan membuatkan sumber daya menjadi tanggungjawab bersama
antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK,
dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
8. Bagaimanakah pengaturan pengawas, proktor, dan teknisi untuk UNBK?
Pengaturan pengawas, proktor, dan teknisi dilakukan sebagai berikut.
a. setiap server ditangani oleh seorang proktor;
b. setiap 20 (dua puluh) akseptor diawasi oleh satu pengawas; dan
c. setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan
setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya dua ruang UNBK atau 40 (empat puluh)
komputer client.
9. Bagaimana mengatasi duduk masalah dalam pelaksanaan UNBK?
a. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk unit
layanan pemberian (help desk).
b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan,
proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK sanggup mengambil tindakan berdasarkan
petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pusat.
c. Kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau
sarana/prasarana, kerusakan sistem, kendala jaringan, dan sebagainya.
d. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: perubahan
agenda pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk
lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada
Penyelenggara UN.
e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadiankejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan
pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UNBK.
IV. UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN
1. Bagaimanakah registrasi akseptor Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri?
a. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mendata dan
mendaftarkan akseptor didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodik,
Kemdikbud dan EMIS Kemenag serta mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota, c.q. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan.
b. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C pada Pondok
Pesantren mendaftarkan akseptor didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melaksanakan entri dan verifikasi data calon akseptor dengan menggunakan
aplikasi yang dibentuk oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat
sudah tidak sanggup diubah lagi.
2. Apakah persyaratan mengikuti Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan bagi peserta
di luar negeri?
a. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya mendaftarkan akseptor didik
yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase
Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat
melaksanakan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program
Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat.
c. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di luar negeri yang tidak
berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara eksklusif kepada
Panitia UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta.
d. Panitia UN Tingkat Pusat melaksanakan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi DNT.
e. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan
Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat. Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri
tidak berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT secara
eksklusif ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat
terkait.
f. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan softcopy DNT.
3. Apa persyaratan untuk mengikuti UN bagi akseptor Pendidikan Informal (Sekolah Rumah)?
a. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon akseptor yang memenuhi persyaratan ujian.
b. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon akseptor pada satuan pendidikan
formal atau satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh
dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
c. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan memproses pendaftaran
sesuai dengan mekanisme registrasi akseptor ujian yang ditetapkan dalam POS
4. Apakah kisi-kisi ujian nasional pedidikan kesetaraan mengacu kepada kurikulum 2006
atau kurikulum 2013?
Saat ini hanya ada satu jenis kurikulum untuk pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2006.
Tidak ada PKBM yang melaksanakan kurikulum 2013. Dengan demikian, kisi-kisi UN untuk
pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum 2006.
V. PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL
Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?
a. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud:
SMS : 0811976929
Telepon : 021-5703303 / 021-57903020
Fax : 021-5733125
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : http://ult.kemdikbud.go.id
b. Puspendik
Telepon : 021-3853000
HP : 08111989866
Email : unpuspendik@kemdikbud.go.id
c. BSNP
Telp : 021-7668590
Fax : 021-7668591
HP : 081519157000
Email : info@bsnp-indonesia.org
UNDUH BUKU SAKU UN 2017/2018 DI SINI
hasil cetak soal.
· Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN.
· Gambar menjadi lebih jelas.
· Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk ‘low vision’ tulisan dan
gambar bisa diperbesar.
· Hasil UN sanggup diolah dan diumumkan secara lebih cepat.
· UN sanggup dilakukan beberapa kali dalam setahun.
· Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.
5. Bagaimanakah materi ujian UNBK?
Bahan UNBK disusun menurut kisi-kisi UN tahun pelajaran 2017/2018 sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam
perangkat lunak UNBK.
6. Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?
Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat langsung, yaitu pengawas ruang,
proktor, dan teknisi.
a. Pengawas ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin
kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
b. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang diberi
kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
c. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang melaksanakan
UNBK dan mempunyai kiprah membantu proktor dan akseptor ujian berkaitan dengan teknis
yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan, dan sumber daya
listrik selama UNBK berlangsung.
7. Bagaimana mekanisme resource sharing dalam pelaksanaan UNBK?
a. Mekanisme resource sharing dapat dilakukan lintas jenjang (menggunakan fasilitas
sekolah tinggi tinggi) dan lembaga/instansi).
b. Berbagi sumber daya diatur dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai
kewenangannya.
c. Biaya yang timbul dari pelaksanaan membuatkan sumber daya menjadi tanggungjawab bersama
antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK,
dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
8. Bagaimanakah pengaturan pengawas, proktor, dan teknisi untuk UNBK?
Pengaturan pengawas, proktor, dan teknisi dilakukan sebagai berikut.
a. setiap server ditangani oleh seorang proktor;
b. setiap 20 (dua puluh) akseptor diawasi oleh satu pengawas; dan
c. setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan
setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya dua ruang UNBK atau 40 (empat puluh)
komputer client.
9. Bagaimana mengatasi duduk masalah dalam pelaksanaan UNBK?
a. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk unit
layanan pemberian (help desk).
b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan,
proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK sanggup mengambil tindakan berdasarkan
petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pusat.
c. Kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau
sarana/prasarana, kerusakan sistem, kendala jaringan, dan sebagainya.
d. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut meliputi antara lain: perubahan
agenda pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk
lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada
Penyelenggara UN.
e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadiankejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan
pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UNBK.
IV. UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN
1. Bagaimanakah registrasi akseptor Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri?
a. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mendata dan
mendaftarkan akseptor didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodik,
Kemdikbud dan EMIS Kemenag serta mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota, c.q. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan.
b. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C pada Pondok
Pesantren mendaftarkan akseptor didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melaksanakan entri dan verifikasi data calon akseptor dengan menggunakan
aplikasi yang dibentuk oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat
Kabupaten/Kota. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat
sudah tidak sanggup diubah lagi.
2. Apakah persyaratan mengikuti Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan bagi peserta
di luar negeri?
a. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya mendaftarkan akseptor didik
yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase
Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat
melaksanakan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program
Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat.
c. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di luar negeri yang tidak
berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara eksklusif kepada
Panitia UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta.
d. Panitia UN Tingkat Pusat melaksanakan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi DNT.
e. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan
Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat. Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri
tidak berada dalam pelatihan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor
Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT secara
eksklusif ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat
terkait.
f. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan softcopy DNT.
3. Apa persyaratan untuk mengikuti UN bagi akseptor Pendidikan Informal (Sekolah Rumah)?
a. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon akseptor yang memenuhi persyaratan ujian.
b. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon akseptor pada satuan pendidikan
formal atau satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh
dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
c. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan memproses pendaftaran
sesuai dengan mekanisme registrasi akseptor ujian yang ditetapkan dalam POS
4. Apakah kisi-kisi ujian nasional pedidikan kesetaraan mengacu kepada kurikulum 2006
atau kurikulum 2013?
Saat ini hanya ada satu jenis kurikulum untuk pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2006.
Tidak ada PKBM yang melaksanakan kurikulum 2013. Dengan demikian, kisi-kisi UN untuk
pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum 2006.
V. PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL
Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?
a. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud:
SMS : 0811976929
Telepon : 021-5703303 / 021-57903020
Fax : 021-5733125
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : http://ult.kemdikbud.go.id
b. Puspendik
Telepon : 021-3853000
HP : 08111989866
Email : unpuspendik@kemdikbud.go.id
c. BSNP
Telp : 021-7668590
Fax : 021-7668591
HP : 081519157000
Email : info@bsnp-indonesia.org
UNDUH BUKU SAKU UN 2017/2018 DI SINI
0 Response to "Buku Saku Un 2017/2018"